Mataram, katada.id – Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) NTB, Fahrul Mustofa, mengatakan ada empat tantangan yang dihadapi Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal.
Kabiro Postbali wilayah NTB ini menjelaskan, empat tantangan bagi pemerintah yang membawa visi-misi NTB Makmur Mendunia itu, yakni: utang daerah, beban fiskal, gerbong birokrasi, dan kebijakan efisiensi anggaran pusat.
“Inilah adalah empat tantangan dan problem yang dihadapi Pemerintahan Iqbal-Dinda,” kata wartawan Postbali ini saat menjadi narasumber pada kegiatan diskusi di Universitas Muhammadiyah Mataram.
Dalam diskusi tersebut turut hadir Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim dan Anggota Komisi III Muhammad Aminurlah
Ia menjelaskan, data rentan utang daerah yang harus ditangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri (Iqbal-Dinda) di antara Rp77–100 miliar.
“Itu yang harus diselesaikan dari pemerintah sebelumnya,” kata Fahrul Mustofa.
Tantangan kedua, Fahrul mengatakan, walaupun Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB merupakan putra NTB, namun menurutnya gubernur dan wakil gubernur NTB butuh waktu mengenal ASN dan birokrasi.
“Pak Iqbal ini menghadapi problem tertentu. Iqbal ini dari Jakarta ke NTB. Begitupun Umi Dinda dari politisi Bima ke Mataram. Sehingga pemerintah baru harus mengenal dan butuh waktu mengenal ASN dan birokrasi di Pemprov juga menjadi persoalan. Karena PNS ini juga gerbong dalam tanda kutip. Itu ibaratkan mesin lokomotif. Kalau satu ditarik maka rusak yang lainnya,” jelas Fahrul.
Selain itu, ia juga menjelaskan tantangan berikutnya, yakni beban fiskal di tengah NTB masuk kategori rendah.
“NTB ini termasuk kategori provinsi rendah, beda dengan Jawa Barat atau Jawa Timur. Dalam konteks ekonomi makro dan mikro. Bukan daerah maju. Ini data dari Kemendagri,” jelas dia.
Tantangan terakhir, Fahrul mengatakan, efisiensi anggaran lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025) menjadi tantangan untuk pembangunan daerah.
“Kebijakan efisiensi anggaran. Ini juga menjadi tantangan Iqbal-Dinda.”
Selain itu, wartawan senior ini juga menjelaskan isu yang viral menjadi pembicaraan publik di NTB di tiga platform, yakni TikTok, Facebook, dan grup WhatsApp.
“Isu yang viral ini terus dibicarakan seluruh kalangan secara berturut-turut sekitar 3–4 minggu,” jelas dia.
Fahrul juga membeberkan beberapa isu-isu populer di media pada pemerintahan Iqbal-Dinda, yakni:
- Kebijakan Satu Pintu dalam Pengelolaan Informasi Pemprov NTB
- Meritokrasi ala Iqbal-Dinda
- Pengajuan Hak Interpelasi DAK
- Ranperda Perampingan OPD
- Kasus Pencabulan Oknum Ponpes Lombok Barat
- PON NTB 2028
- Perombakan Direksi & Komisaris Bank NTB Syariah
- Pembentukan PPS
- Pertumbuhan Ekonomi NTB -1,47%. (din)
