Lombok Utara, Katada.id- Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter FR membuka kegiatan workshop Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) NTB di aula kantor bupati, Kamis (19/10/2023). Kegiatan ini diikuti unsur perangkat daerah, camat, kepala desa serta perangkat desa se KLU.
Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di KLU ini bertajuk pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan.
Menghadirkan tiga narasumber, di antaranya anggota Komisi XI DPR RI Hj Wartiah, Kepala Perwakilan BPKP NTB Sidi Purnomo, dan Inspektur V Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Inspektur Bidang Investigasi dan Pengawasan Dana Desa) Hasrul Edyar.
Ketua panitia penyelenggara Agus Sutarya melaporkan kegiatan workshop ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa dalam penggunaan dana desa berdasarkan potensi desa yang dimiliki.
“Jumlah keseluruhan peserta sekitar 180 orang,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter FR mengatakan, pemerintah desa merupakan lini terdepan dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama keberhasilan program pemerintah.
“Memajukan desa adalah upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sejak 2020 hingga 2023, Pemdes di KLU telah mengelola anggaran sebesar Rp 626.462.873.079. Terdiri dari dana desa sebesar Rp 3367.607.020.000, dana bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 217.125.177.900, dan alokasi dana desa sebesar Rp 43.730.675.179.
“Pengelolaan keuangan yang baik telah menjadi tekad Pemda KLU yang secara teknis diterapkan melalui pengelolaan keuangan yang baik, profesional, transparan dan akuntabel, semuanya itu merupakan suatu keharusan dalam pencapaian koridor pemerintahan yang ideal,” jelasnya.
Lebih lanjut, desa memiliki ruang yang luas untuk dapat berkembang menjadi desa maju dan mandiri. Dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
“Pemerintah KLU memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini oleh Perwakilan BPKP untuk memberikan pemahaman yang utuh terkait tata kelola keuangan desa,”ucapnya.
“Pesan saya agar para peserta untuk dapat mengikuti kegiatan workshop dengan serius sehingga menghasilkan output yang baik dan maksimal serta mampu diterapkan di desa masing-masing,” tandasnya.
Sementara itu Anggota Komisi XI DPR RI Hj Wartiah mengatakan, pencapaian dana desa semakin baik. Hal itu ditunjukkan oleh berbagai indikator pembangunan di pedesaan. Termasuk penurunan angka kemiskinan paska pandemi dan terbukanya lapangan kerja baru.
Lebih lanjut, Politisi PPP mengatakan, dalam 5 tahun terakhir dapat dibuktikan serapan tenaga kerja, dana desa naik hingga empat kali lipat. Selain itu, menurunnya penduduk miskin di pedesaan menjadi 14,1 juta mengalami pengurangan sebanyak 3,84 juta jiwa.
“Alokasi dana desa sebesar Rp 71 triliun atau mencapai 8,2 persen dari total dana transfer daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan workshop ini mampu membantu seluruh aparat desa agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk membangun desa. DPR RI Komisi XI akan terus bekerjasama dengan mitra kerja untuk berupaya meningkatkan pemanfaatan dana desa.
“Sehingga lebih efektif dan optimal dalam pemanfaatannya, sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa,” pungkasnya.(Ham)