Lombok Utara, Katada.id- Rencana hutang untuk bangun kantor Bupati dan DPRD kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) milik BUMN yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dibenarkan oleh Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu. Hal ini dilakukan mengingat kantor Bupati dan DPRD merupakan wajah Kabupaten Lombok Utara .
“Jadi rencana hutang kita lakukan, karena kalau menggunakan APBD tidak cukup, ” ungkapnya, Rabu (24/3).
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya terus berikhtiar mencari anggaran ke pusat untuk pembangunan Kantor Bupati dan DPRD ini. Semua jalan dilalaui guna mendatangkan dana. Kalaupun nanti hasilnya tidak ada, jalan satu-satunya yakni melalui peminjaman ke pusat.
Kata Djohan, peminjaman ini tidak terlalu membebani daerah. Sebab bunganya nol persen, serta pengembaliannyapun dilakukan pemotongan langsung terhadap penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikirim setiap tahunnya. “Jadi kalau ada penambahan DAU yang akan dikirim, langsung dipotong dia, ” Jelas dia.
Ia yakin, pusat tidak mungkin menyusahkan apalagi sampai menyengsarakan daerahnya. Untuk itu, pembangunan kantor Bupati dan DPRD ini tetap harus diusahakan secepatnya. “Karena kasian kantor ini, masa sudah belasan tahun umur KLU kita tidak punya kantor, ” sambungnya.
Tidak hanya itu, kata Bupati, pembangunan kantor pemerintahan tidak dipusatkan di Kecamatan Tanjung seperti rencana mantan Bupati KLU sebelumnya. Sebab sebagai Bupati pertama pasca pemekaran KLU, penyebaran pembangunan kantor pemerintah sengaja dilakukan di Kecamatan Tanjung dan Gangga. Hal ini guna mempercepat terbentuknya ibu kota kabupaten serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
“Pokoknya kantor-kantor yang ada pada tempat sebelumnya saya kembalikan dia ke tempatnya, seperti Dinas Sosial dan yang lainnya, ” tegas Djohan.
Lanjut dia, batas kota kabupaten ini direncanakan sampai Dusun Lempenge Desa Rempek Kecamatan Gangga. Terlebih lagi saat ini di Gangga sudah mulai banyak yang bangun hotel. Artinya kalau hanya di pusatkan di Tanjung cenderung mempersempit jalan yang menyebabkan macet.
“Makanya saya juga minta dukungan ke teman teman wartawan agar bisa kita bangun kembali daerah yang hancur ini, ” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) KLU, Herianto mengatakan rencana ini sejatinya sudah muncul sejak tahun lalu. Tapi karena peminjaman ini dalam jangka waktu yang panjang, maka diperlukan sudut pandang bupati terpilih. Kemudian berbicara sistem pengembalian, itu bisa dilakukan melalui pemotongan langsung terhadap penambahan DAU setiap tahunnya.
“Kami sejak awal sudah koordinasi PT SMI milik BUMN yang dibawah Kemenkeu, yang mana tugasnya memberikan bantuan pinjaman ke daerah. Pak bupati kemarin menyinggung itu, dan saya langsung tindak lanjuti,” kata dia.
Disinggung besaran yang akan dihutang, Pihaknya belum bisa memastikan itu. Tapi melihat kondisi saat ini diperikirakan ratusan miliar. Namun sebelum itu, tetap harus dilakukan review terhadap masterplan dan Detail Engineering Design (DED) yang sudah ada.
“Karena dulu kita konsep sebelum bencana, dan pak bupati juga sudah meminta dinas PU menghitung kebutuhannya,” pungkasnya. (ham)
