Harga Pupuk Subsidi Meroket, Bupati Bima Jangan Tutup Mata

0
Baharuddin. (Istimewa)

Bima, Katada.id – Harga pupuk subsidi jenis urea di Kabupaten Bima meroket. Oknum-oknum pengecer menjual dengan harga tinggi. Kisaran Rp 100 ribu hingga Rp 160 ribu.

Tidak hanya mahal, pupuk subsidi juga mengalami kelangkaan. Petani dibuat kelabakan dan terpaksa membeli meski dengan harga tinggi.

Baca: Harga Pupuk Subsidi Tembus Rp 160 Ribu, Pupuk Kaltim: Pengecer Wajib Jual Rp 90 Ribu

Bupati Bima Hj Indah Dhamayati Putri diminta tidak tutup mata dengan kondisi harga pupuk yang mahal ini. Orang nomor satu di Kabupaten Bima diharapkan turun tangan menyelesaikan harga pupuk mahal yang disertai langka tersebut.

”Bupati jangan diam. Jangan tutup mata. Ini masalah rakyat (petani) yang harus segera diselesaikan, apalagi musim tanam sudah tiba,’’ kata Pemuda Soromandi, Baharuddin kepada katada.id, Rabu (4/12).

Sebagai pemilik kebijakan, ia mendesak bupati mengambil langkah-langkah terukur. Misalnya memerintahkan dinas terkait untuk turun ke lapangan. Mengecek sekaligus menegur oknum-oknum pengecer yang menjual pupuk subsidi dengan harga tinggi.

“Harga pupuk subsidi ini di luar batas kewajaran. Di Soromandi saja dijual hingga Rp 150 ribu, meski di sebagian tempat ada yang Rp 100 ribu,’’ aku mantan ketua PK KNPI Kecamatan Soromandi, Bima ini.

Tidak hanya pengecer, ia mendesak juga pemerintah mengecek stok pupuk di distributor. Saat ini petani mengeluhkan kelangkaan pupuk. “Bukan saja stok, tapi harga dari distributor ditanyakan juga. Berapa harga yang dilepas distributor ke pengecer,’’ ujarnya.

Menurut Baharuddin, persoalan harga pupuk tinggi ini perlu disikapi segera. Harga ini terlampau mahal dan memberatkan petani. “Bupati harus bersikap. Kasihan petani. Mereka harus beli pupuk mahal, di satu sisi mereka harus mengejar target pemerintah agar angka produksi pertanian meningkat,” terangnya.

Ia menambahkan, harga pupuk yang menggila bukan kali ini saja. Tiap tahun petani dihadapkan masalah yang sama. “Terulang terus harga pupuk mahal itu. Bagaimana peran pemerintah, bagaimana pengawasannya? Harus ada solusi dari pemerintah. Jangan pantau dibalik meja. Harus turun langsung ke lapangan,’’ tegasnya. (sm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here