Mataram, katada.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Mataram menggelar aksi di depan kantor DPRD NTB, Rabu (12/3).
Mereka menyoroti berbagai kebijakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran, termasuk isu korupsi di Indonesia, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga rencana revisi Undang-undang (UU) TNI-Polri yang dinilai menyalahi konstitusi.
Kordinator Umum Aksi Ahamid menyampaikan keprihatinan terhadap maraknya kasus korupsi di Indonesia yang mereka sebut sebagai “warisan haram tanpa surat wasiat”. “Kasus korupsi di Pertamina misalnya” kata dia dalam orasinya.
Mereka menuding korupsi sebagai “kanker ganas” yang perlahan menggerogoti ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Mereka menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi serius dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Jika uang hasil korupsi benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, maka Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Namun, praktik korupsi yang terus terjadi justru membuat kesejahteraan rakyat semakin terpinggirkan,” jelasnya.
Selain isu korupsi, IMM Mataram juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut mereka, kebijakan ini justru berpotensi merugikan sektor pendidikan dan kesehatan, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Mereka juga meminta evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB. Program ini awalnya diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat dan menekan angka stunting, namun IMM menilai bahwa program tersebut belum berjalan efektif.
“Kami menuntut agar ada transparansi dalam pelaksanaan MBG. Jangan sampai program ini hanya menjadi janji politik tanpa manfaat nyata bagi masyarakat di Indonesia” ujar mahasiswa dalam orasinya.
Selain itu, mereka juga menolak rencana revisi Undang-Uundang TNI-Polri yang memungkinkan perwira TNI aktif ditempatkan dalam jabatan sipil, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut mereka, kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur bahwa tugas utama TNI adalah operasi militer, bukan ikut campur dalam urusan sipil dan ekonomi.
“Kami menolak dengan tegas upaya untuk menjadikan TNI memiliki peran ganda dalam pemerintahan sipil. Hal ini bertentangan dengan perjuangan reformasi 1998. Hal ini bisa membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan militer,” lanjut mahasiswa dalam orasinya.
Dalam aksi ini, IMM Mataram membawa enam tuntutan utama. Pertama, endesak DPRD NTB untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset guna mempercepat pemberantasan korupsi. Kedua, Menolak revisi Undang-Undang TNI-Polri yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.
Ketiga, melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB.
Keempat, menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat.
Kelima, mengecam keras tindakan represif aparat terhadap massa aksi IMM dan mahasiswa lainnya.
Keenam, menuntut pembatalan kebijakan multifungsi TNI-Polri yang berpotensi melanggar reformasi sektor keamanan.
Dewan Minta Kajian
Wakil ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya berjanji akan memperjuangkan tuntutan mahasiswa. “Kami minta bersurat untuk hearing. Kita akan siap menerima mahasiswa,” kata dia.
Lalu Wirajaya menjelaskan, untuk poin tuntutan tentang isu korupsi, mahasiswa dan dewn senapas. “Poin pertama ini, kita senapas untuk memperjuangkan tuntutan rancangan RUU perampasan aset,” kata dia.
Wakil rakyat dari partai Gerindra itu mengatakan pihaknya membutuhkan kajian tertulis dari mahasiswa. “Kami minta ini dibuatkan narasi agar kami bisa memperjuangkan aspirasi teman-teman mahasiswa,” jelas dia.
Ia melanjutkan, kajian dari mahasiswa itu akan didorong untuk dibawa ke pemerintah pusat. “Saya mohon nanti di buatkan kajian dari teman-teman agar bisa kami bawakan ke pusat,” kata dia.
Mengenai MBG, Lalu Wirajaya mengatakan akan berkoordinasi dengan beberapa instansi pemerintah terkait. “Karena ada tuntutan evaluasi MBG, kita akan kordinasi makanan bergizi gratis. Tidak hanya untuk anak sekolah tetapi juga yang putus sekolah akan kita koordinasikan dengan instansi terkait,” ujar Lalu Wirajaya. (din)
