Mataram, katada.id – Anggota DPR RI, H. Rachmat Hidayat mewanti-wanti Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal agar tak gegabah dalam membenahi tata kelola Bank NTB Syariah. Sebagai Pemegang Saham Pengendali, Rachmat menekankan pentingnya kecermatan agar niat baik tidak malah memantik kegaduhan.
”Tanpa kecermatan, pembenahan bisa berubah jadi kehancuran. Tanpa pendekatan sistematis, niat baik bisa berujung kerugian besar,” tandas politisi kharismatik Bumi Gora tersebut, di Mataram, Selasa (15/4).
Menurutnya, Bank NTB Syariah adalah aset strategis milik masyarakat, bukan milik pribadi atau kelompok tertentu. Karena itu, kepercayaan publik adalah fondasi utama yang tak boleh diganggu.
Rachmat mengaku menerima banyak informasi yang membuat publik resah. Dari isu konflik kepentingan, hingga manuver internal yang bisa menurunkan kredibilitas lembaga. Ia menyebut ada pegawai yang tengah melobi banyak pihak demi kursi direksi. Bahkan ada yang sengaja menyebar konflik untuk membuka jalan.
Tak hanya itu, isu lain pun bergulir: dari cerita tentang pengaturan dana pusat oleh elite daerah, hingga dugaan kredit besar kepada pengusaha yang disebut-sebut jadi penyebab kredit macet.
”Mengumbar konflik internal, mengintervensi manajemen secara terbuka, atau menggiring opini publik, hanya akan memunculkan persepsi bahwa bank dikelola secara tidak profesional,” ucap Rachmat.
Rachmat memperingatkan, sedikit saja gaduh, bisa memicu efek bola salju. Rush atau penarikan besar-besaran dana bisa saja terjadi. Nasabah korporasi dan pemerintah daerah bisa kehilangan kepercayaan.
”Gubernur perlu menyadari, narasi publik yang tidak terkontrol bisa lebih berbahaya dari masalah internal itu sendiri,” ujarnya.
Ia menyarankan pembenahan dilakukan sistematis. Melibatkan lembaga resmi seperti OJK, BPKP, atau auditor independen untuk menghindari kesan intervensi politik.
“Gubernur yang cermat itu tidak hanya memperbaiki kinerja bank daerah. Tapi juga menjaga dan merawat kepercayaan publik pada bank secara menyeluruh,” tandas Rachmat.
Dewan Desak Pilih Pansel Kredibel
Menyinggung soal pembentukan Tim Pansel Direksi, Rachmat tegas mengingatkan agar dipilih figur yang kredibel dan bersih. Ia menolak jika ada pejabat yang terindikasi kasus korupsi justru duduk dalam tim seleksi.
“Hanya Tim Pansel yang memiliki kredibilitas dan integritaslah yang bisa melahirkan jajaran direksi yang kredibel dan berintegritas.”
Proses seleksi, kata Rachmat, tidak boleh formalitas. Harus melalui uji kompetensi, pengalaman, hingga rekam jejak termasuk catatan hukum dan etik. Kalau tidak, Bank NTB bisa diisi orang yang tidak kompeten bahkan berpotensi menyalahgunakan jabatan.
“Di banyak tempat, banyak kasus kegagalan bank daerah di masa lalu diawali dari lemahnya tata kelola dan integritas manajemen puncak,” tegasnya.
Gubernur juga diminta tak menelan mentah-mentah laporan bawahannya. Ia menyinggung kasus laporan panen raya yang dinilai tak realistis saat pertemuan daring dengan Presiden Prabowo.
”Publik tidak buta. Ketidakcermatan seperti ini juga hanya akan melahirkan kegaduhan-kegaduhan,” kata Rachmat.
Ia menyebut, rata-rata petani NTB saat ini bahkan sulit capai delapan ton per hektare. Maka, klaim 11-12 ton dinilai mengada-ada.
”Gubernur yang hanya menerima laporan, rentan kehilangan arah. Gubernur harus kritis, bukan sekadar percaya,” tutup Rachmat. (red)
