Lombok Utara, Katada.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan business matching atau kerja sama bisnis dengan pelaku usaha perhotelan di Gili Tramena, Senin (5/5).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, Kepala DPMPTSP Naker KLU Evi Winarni, Kepala Dispar KLU Denda Dewi Tresni Budi Astuti, Kepala DKP3 KLU Tresnahadi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) KLU, dan Ketua Gili Hotels Association (GHA) Lalu Kusnawan.
Kerja sama bisnis tersebut meliputi penyerapan tenaga kerja, investasi, produk pertanian dan UMKM KLU. “Kerja sama ini untuk penyerapan tenaga kerja dari BLK, dan lainnya. Semua hotel kita undang melalui perwakilan Gili Hotels Association,” ujar Kepala DPMPTSP Naker KLU Evi Winarni.
Dikatakannya, tingkat pengangguran terbuka di Lombok Utara masih di bawah dua persen. Business matching ini menjadi salah satu upaya untuk mengatasi persoalan pengangguran terbuka tersebut.
“Kegiatan business matching ini tidak hanya seremonial seperti ini, tapi kami tetap melakukan memfasilitasi para pencari kerja, UMKM dengan pelaku pariwisata,” sambungnya.
Berbicara soal mengatasi pengangguran, kata Evi bukan hanya soal tidak tersedianya lapangan kerja. Tetapi juga memastikan upah pekerja sesuai standar dan bisa bekerja tidak hanya dalam waktu tertentu saja.
“Kadang pekerja kita sendiri yang menolak sebagai pekerja tetap di hotel, sehingga ketika resign, mereka terdata sebagai pengangguran,” jelasnya.
Kata mantan kepala Bapenda KLU ini, business matching tersebut tidak hanya penyerapan tenaga kerja saja. Tapi juga mempertemukan produk KLU yang bisa diserap pelaku pariwisata.
“Keuntungannya, ketika business mathing ini berjalan, maka akan mempertemukan apa saja yang dibutuhkan oleh pasar dan pemasoknya,” tandas Evi.
Wakil Bupati KLU Kusmalahadi Syamsuri mengapreasiasi business matching tersebut. Kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak baik pada penyerapan tenaga kerja dan produk pertanian serta UMKM KLU.
“Karena dari data saja jumlah tenaga kerja saja sekian ratus itu hanya sepertiga yang kerja. Makanya ini solusi yang diberikan pemerintah daerah melalui DPMPTSP Naker,” ujarnya.
Ditambahkannya, hingga saat ini KLU belum memiliki gedung pelatihan tenaga kerja. “Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini persoalan bisa terurai satu persatu,” harapnya.
Ketua GHA Lalu Kusnawan mengatakan, ini menjadi langkah awal untuk membangun pariwisata KLU yang lebih baik lagi. Sebab itu pihaknya berharap kerja sama bisnis ini tidak hanya sekedar seremonial saja.
“Kita harus ketemu lagi untuk mengetahui kebutuhan masing-masing, Gili Air berapa, Trawangan berapa, dan Meno berapa dan apa yang dibutuhkan,” terangnya.
“Setelah itu barru kita MOU masalah teknisnya, nanti misalkan pengiriman satu atau dua kali. Kalau itu jalan Lombok Utara itu kaya,” sambungnya.
Selama ini, KLU kalah bersaing dikarenakan pengusaha hotelnya mengambil suplayer dari luar. Suplayer luar, kata Kusnawan memiliki komitmen harga dan kualitas barang dan waktu.
“Perlu ada quality control di masing-masing, jadi sebelum dikirim ke kita harus dipastikan barang sudah sesuai standar kontrak,” jelasnya.
“Intinya jangan sampai setelah kita deal jalan kemudian sudah berkontrak tapi kualitas turun, harga berubah kemudian hal lain muncul. Akhirnya kacau dan merugikan kedua belah pihak,” pungkasnya. (ham)
