Mataram, katada.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) OPD DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Hamdan Kasim, membenarkan adanya koordinasi antara anggota tim Pansus untuk mempercepat pembahasan Raperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .
Namun, ia menegaskan isu wakil rakyat meminta uang saku dan fasilitas mewah tidak benar.
“Pertama, saya sampaikan bahwa benar ada koordinasi. Namun, tidak benar ada permintaan uang saku dan fasilitas mewah oleh anggota tim Pansus,” kata Ketua Pansus DPRD NTB, Senin (19/5).
Ia menjelaskan terjadi kesalahpahaman dalam koordinasi antara anggota tim Pansus dan pihak OPD. Menurutnya, karena jadwal DPRD NTB di Badan Musyawarah (Banmus) padat, maka dikoordinasikan agar rapat dilakukan di luar kantor.
“Saya saat itu sedang di Jakarta. Memang dari kami, Pansus, terjadi kesalahpahaman dalam koordinasi tersebut sehingga tersebar di media,” ujar Hamdan.
Pansus Dorong Agar Pembahasan SOTK Dipercepat
Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menjelaskan bahwa tim Pansus berupaya agar proses penyusunan SOTK dipercepat.
“Bahwa kami, khususnya dari Fraksi Gerindra, mendorong agar pembahasan Raperda SOTK ini dipercepat,” kata politisi Gerindra ini.
Ia mengatakan dirinya sebagai perwakilan kader Partai Gerindra di parlemen sejalan dengan Gubernur NTB.
“Kami justru meminta agar pembahasan ini dipercepat. Di Banmus DPRD NTB jadwal kegiatan sangat padat. Niat kami adalah untuk meminta pembahasan dilakukan di luar kantor,” katanya.
Ia juga menegaskan pihaknya tidak pernah meminta fasilitas mewah maupun uang saku untuk mempercepat rapat SOTK ini.
“Kami sedikit pun tidak meminta uang saku atau fasilitas mewah seperti isu yang beredar,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda NTB, Fathurrahman, yang menyatakan tim Pansus tidak pernah meminta uang saku dan fasilitas mewah untuk rapat SOTK tersebut.
“Yang diminta adalah percepatan pembahasan di luar jadwal Banmus DPRD NTB. Untuk uang saku dan fasilitas mewah, tidak ada yang diminta oleh tim Pansus,” tegasnya. (din)
