Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi NTB menetapkan arah pembangunan jangka panjang yang fokus pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penguatan pariwisata kelas dunia. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6).
Musrenbangprov tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Bappenas Febrian Alphianto Ruddyard.
“Karakter penting yang akan kita lakukan adalah penguatan koordinasi dengan kabupaten/kota dan pembangunan dari desa. Ini menjadi tahap pertama dari empat fase RPJMD NTB 2025–2045,” ujar Iqbal.
Dalam lima tahun ke depan, Pemprov NTB menargetkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2029, kemiskinan umum di bawah 10 persen, pertumbuhan ekonomi 9 persen, penurunan ketimpangan 0,32 persen, IPM 0,60 persen, dan kualitas lingkungan hidup 77 persen.
Di sektor ketahanan pangan, NTB akan membangun silo pertanian berkapasitas 100.000 ton, logistik berbasis kapal tongkang, revitalisasi 40.000 hektare irigasi, penguatan budidaya perikanan, dan optimalisasi 10.000 hektare lahan.
Untuk sektor pariwisata, penguatan konektivitas udara dilakukan lewat jalur baru, pesawat amfibi, serta dua jalur kapal cepat. Pemprov juga menyiapkan infrastruktur antar-destinasi dan potensi wisata berbasis event (MICE).
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan bahwa pokok pikiran dewan juga mengarah ke isu-isu strategis.
“Akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, ekosistem agromaritim, dan pariwisata berkelanjutan menjadi poin utama,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Bappenas Febrian Alphianto menyebut, dalam lima tahun terakhir ekonomi NTB cenderung fluktuatif. Karena itu, Bappenas mendukung pembangunan ekonomi aglomerasi di Sumbawa Barat dan pengembangan kawasan perkebunan, peternakan, dan transmigrasi.
“NTB punya potensi besar sebagai daerah pariwisata dan lumbung pertanian. Kami dorong NTB tetap selaras dengan kebijakan nasional,” katanya. (red)
