Bima, katada.id- Bupati Bima Ady Mahyudi, menyampaikan jawaban resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bima, tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Salah satunya terkait PAD. Hal itu diungkap Lila Ramadhani Sukendy, anggota DPRD Bima dari fraksi Golkar.
“Hari ini Rapat Paripurna ke-6 DPRD Bima. Bupati Bima menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi,” ungkap legislator yang akrab disapa Lila, Senin (14/7).
Menurut Lila, sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Bima mengkritik rendahnya kinerja Pemda. Bagaimana tidak realisasi PAD hanya terealisasi 62 persen.
“Fraksi-fraksi tersebut menyatakan keprihatinan atas lemahnya capaian tersebut dan menilai bahwa upaya eksekutif dalam menggali potensi daerah dan memperluas sumber pendapatan tidak maksimal,” ungkapnya.
Lebih lanjut legislator asal Dapil III itu menjelaskan, bahwa menurut Pemkab Bima rendahnya PAD karena sejumlah Faktor. Diantaranya, penurunan pendapatan dari pajak hotel, parkir bandara, PBB-P2. Penurunan retribusi jasa usaha dan perizinan dan gagalnya OPD mencapai target, dengan realisasi sangat rendah.
“Dinas PUPR, hanya 32,42% karena kerusakan alat berat. Dishub, hanya 8,5%, disebabkan rendahnya pengguna jasa pelabuhan. DKP, hanya 11,44% karena kewenangan retribusi ditarik ke provinsi dan Dispar, hanya 6,86%, karena kurangnya pengelolaan tempat wisata,” terangnya.
Anggota komisi III DPRD itu, mengutarakan bahwa fraksi-fraksi Partai Politik di DPRD Bima kompak menyerukan evaluasi. Terutama untuk OPD yang mengelola PAD.
“Evaluasi tidak hanya administrasi. Tapi juga menyentuh aspek kepemimpinan, akuntabilitas, dan kemampuan inovatif. Kritik ini mencerminkan kekhawatiran bahwa ketergantungan daerah pada pusat tidak akan pernah bisa diputus jika PAD terus stagnan,” desaknya.
Lila menambahkan bahwa Rapat Paripurna juga menyoroti berbagai isu penting lainnya, diantaranya; Evaluasi atas tingginya SILPA tahun 2024, Ketimpangan alokasi anggaran antar wilayah, Efektivitas program Selasa Menyapa.
“Seleksi PPPK dan hak tenaga kesehatan, Moratorium izin tambak dan evaluasi HGU hingga Penguatan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan,” pungkasnya.
Sebelumnya Fraksi PPP DPRD Bima membongkar bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bima, 2024 melenceng jauh dari target. Bagaimana tidak PAD ditargetkan Rp 269 miliar namun hanya terealisasi Rp. 169 miliar atau sekitar 62 persen. (*)
