Scroll untuk baca artikel
Daerah

Hearing di DPRD KLU, KBMLU Desak Pemda Atasi Pesoalan PJU, Gapura, dan Pembatasan Ritel Modern

×

Hearing di DPRD KLU, KBMLU Desak Pemda Atasi Pesoalan PJU, Gapura, dan Pembatasan Ritel Modern

Sebarkan artikel ini
Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU) melakukan hearing yang di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara, Jumat (8/8)

Lombok Utara, Katada.id – Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU) melakukan hearing yang di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara, Jumat (8/8). Dalam hearing tersebut, KBMLU mendesak pemerintah daerah (Pemda) dan instansi terkait untuk mengambil langkah nyata dalam tiga isu strategis.

 

Yakni soal penerangan jalan umum (PJU) dan pajak penerangan jalan (PPJ), pembatasan ritel modern, serta pembangunan gapura perbatasan.

 

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan PLN Lombok Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

 

Ketua KBMLU, Abed Aljabiri Adnan menegaskan bahwa hasil yang dicapai dari hearing tersebut adalah buah dari perjuangan panjang mahasiswa.

 

“Enam jilid aksi di perbatasan barat Lombok Utara menjadi sejarah perlawanan mahasiswa terhadap gelapnya kebijakan dan gelapnya jalanan. Dari orasi di terik matahari hingga malam-malam panjang menyusun kajian, semua itu kami tempuh agar suara rakyat sampai di telinga pengambil kebijakan,” tutur Abed, Sabtu (9/8).

 

“Tanda tangan di atas kertas bukan sekadar tinta, tapi simbol bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia,” sambungnya.

 

Dalam forum tersebut, KBMLU resmi menyerahkan tujuh poin tuntutan yang kemudian disepakati sebagai komitmen bersama. Di antaranya, evaluasi Peraturan Daerah tentang PPJ di Lombok Utara.

 

Audit dan publikasi dana PPJ, dengan hasil dikirimkan kepada KBMLU. Penetapan wilayah prioritas PJU berkoordinasi dengan KBMLU. Pengalokasian 100 persen penerimaan PPJ untuk pengadaan dan pemeliharaan PJU di Lombok Utara.

 

Penempatan 23 titik PJU di sepanjang jalan Desa Malaka. Pembangunan gapura di perbatasan Lombok Utara. Percepatan pengesahan Perda Investasi serta penerbitan Perbup batas minimal ritel modern di Lombok Utara.

 

Abed menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi juga tentang keberpihakan kebijakan kepada rakyat.

 

“Perjuangan ini bukan hanya tentang menerangi jalan, tapi juga tentang menerangi kesadaran semua pihak bahwa kebijakan harus berpihak pada rakyat,” tegasnya.

 

“Komitmen yang sudah ditandatangani hari ini adalah bukti bahwa suara mahasiswa bisa membawa perubahan nyata. Ini kemenangan bersama, tapi perjuangan belum selesai. Kami akan terus mengawal hingga janji-janji ini terealisasi,” tandasnya. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *