Kota Bima, katada.id – Program besar untuk menjadikan Kota Bima tangguh terhadap banjir terus digenjot. Rapat koordinasi (Rakor) penyusunan dan pembahasan program kerja National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) atau Proyek Ketangguhan Terhadap Bencana Banjir Perkotaan Tahun 2026 digelar di Bappeda Kota Bima pada Senin (20/10/2025).
Rakor yang dipimpin oleh Penjabat Sekda Kota Bima, Hj. Mariamah, SH, dan difasilitasi oleh Bappeda, ini dihadiri oleh berbagai unsur penting. Mulai dari Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, BPBD, BPKAD, Dinas Kominfotik, DP3A, Dinas Sosial, Brida, LP2DER, akademisi, hingga perwakilan kelompok rentan.
Agenda utama rapat adalah pemaparan mendalam mengenai program kerja oleh tim konsultan TEPIS (Technical and Program Implementation Support) dari Bina Bangda Kemendagri.
Tim yang beranggotakan empat orang ini dipimpin oleh Gazali Fathadewang selaku tenaga ahli kelembagaan, serta didukung oleh tenaga ahli pembangunan infrastruktur perkotaan, asisten peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat, dan tenaga administrasi.
Dalam arahannya, Sekda Hj. Mariamah menyampaikan apresiasi atas kelancaran program NUFReP yang telah berjalan sejak 2024 dan dijadwalkan hingga 2026.
“Alhamdulillah, hingga Oktober 2025 ini pelaksanaan Program NUFReP relatif masih lancar dan terkendali,” ujar Sekda.
Meski demikian, Sekda tak menampik adanya tantangan. Di awal program, kendala utama adalah pembebasan lahan yang sempat mengancam kelancaran alokasi anggaran dan jadwal proyek.
Tantangan lain yang disoroti adalah perlunya penguatan koordinasi lintas sektor guna mengatasi potensi hambatan yang timbul dari ego sektoral atau administrasi yang berbelit.
Sekda secara khusus memberikan apresiasi kepada Bappeda, PUPR, Perkim, dan BPBD yang telah berinisiatif mengintegrasikan arah kebijakan program ketangguhan banjir ini ke dalam dokumen perencanaan daerah, yakni RPJMD dan RKPD.
Target dan Harapan 2026
Menatap tahun 2026, Pemerintah Kota Bima memiliki harapan besar. Sekda menekankan bahwa seluruh tahapan kegiatan fisik NUFReP pada tahun tersebut harus berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
“Pembangunan kolam retensi, normalisasi sungai, dan perbaikan jaringan drainase utama harus tuntas. Ini penting agar daerah rawan genangan seperti Kelurahan Penatoi, Melayu, Rabadompu, dan sekitarnya dapat segera terbebas dari ancaman banjir tahunan,” tegasnya.
Harapan lainnya adalah terwujudnya sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat dan daerah. Seluruh pihak juga didorong untuk aktif mengajak partisipasi masyarakat di kawasan terdampak agar tetap kooperatif, baik dalam proses pembangunan maupun pembebasan lahan, serta turut serta menjaga kebersihan drainase dan bantaran sungai.
Lebih lanjut, Sekda Mariamah mengatakan visi besar Pemerintah Kota Bima, yakni menjadikan NUFReP sebagai tonggak penting menuju “Kota Bima Tangguh Banjir”. Visi ini menargetkan selarasnya tata kelola air, infrastruktur, dan kesiapsiagaan masyarakat.
“Semoga tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperlihatkan hasil nyata dari kerja sama lintas sektor ini,” tutup Sekda penuh optimisme. ()**
