Lombok Utara, Katada.id – Komitmen serius untuk mengatasi masalah sampah yang mengancam keindahan dan ekosistem di tiga gili ikonik Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Gili Matra) digaungkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Kantor Bupati Lombok Utara (23/10/2025).
Rakor penanganan sampah di Gili Matra ini dibuka langsung oleh Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar dan merupakan kolaborasi strategis antara BKKPN Kupang Satker Gili Matra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Dalam sambutannya, Bupati Najmul menegaskan bahwa Gili Matra adalah aset terbesar Kabupaten Lombok Utara yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak.
“Permasalahan sampah di Gili Matra merupakan hal yang harus disikapi secara serius oleh pemerintah,” tegas Bupati.
Ia menambahkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masalah selama ini. Tentunya kehadiran KKP diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan mendesak yang selama ini dihadapi KLU.
Harapan tersebut disambut baik oleh Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Dr Ahmad Aris. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah adalah kunci demi tercapainya program nasional Laut Bebas Sampah pada tahun 2029.
Yang menarik, KKP menetapkan Gili Matra sebagai modeling bagi pulau-pulau kecil di Indonesia. Hal ini dikarenakan Gili Matra merupakan kawasan konservasi sekaligus destinasi pariwisata kelas dunia.
“KKP memiliki program 2029 laut bebas sampah, sampah yang berasal dari muara sungai, pulau-pulau kecil, kawasan pesisir, pelabuhan dan aktivitas laut,” jelas Ahmad Aris.
Kata dia, untuk mewujudkan Gili Matra sebagai kawasan zero waste atau bebas sampah, KKP akan melakukan intervensi yang tepat sasaran, diawali dengan pemetaan data.
“KKP akan memberikan bantuan alat insinerator yang telah lulus uji, sehingga ke depan sampah dapat terkelola dengan baik, dan menghindari penumpukan yang ekstrem,” ungkapnya.
Program ini tidak hanya fokus pada penyelesaian tumpukan sampah yang sudah ada, tetapi juga penanganan sampah yang akan datang.
Bupati Najmul Akhyar berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti dengan menerbitkan regulasi (Peraturan Bupati) yang akan memberikan kekuatan hukum dalam pengelolaan sampah terpadu di Lombok Utara, menyambut baik dukungan dari KKP dan stakeholder lainnya.(*)
