Tangerang, katada.id- Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menyoroti persoalan keterlambatan atau delay penerbangan domestik. Ia juga menyoal ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban maskapai terhadap penumpang, terutama pada penerbangan yang tidak berada dalam satu grup perusahaan.
Politisi NasDem itu menegaskan, banyak penumpang yang dirugikan ketika sebuah penerbangan mengalami delay hingga menyebabkan mereka tertinggal koneksi penerbangan berikutnya. Situasi ini kerap terjadi pada penerbangan lanjutan dengan maskapai berbeda.
“Ketika sebuah penerbangan, misalnya Wings Air, delay dua jam, penumpang bisa ditinggal oleh penerbangan berikutnya dengan maskapai berbeda. Yang saya tanyakan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah penumpang harus membeli tiket baru akibat delay tersebut?” tegas Mori saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (13/11).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V berdialog dengan Ditjen Perhubungan Udara, PT Angkasa Pura, dan Injourney Aviation Services terkait pelayanan dan perlindungan konsumen penerbangan.
Mori mengungkapkan banyaknya keluhan masyarakat mengenai kerugian akibat keterlambatan, termasuk hilangnya koneksi penerbangan lanjutan. Keluhan itu juga banyak datang dari daerah tujuan wisata seperti Lombok.
“Banyak wisatawan mancanegara yang rugi ketika penerbangan domestik terlambat, sehingga mereka gagal mengejar penerbangan internasional. Bayangkan kalau mereka harus terbang ke Eropa atau Amerika. Karena ulah kita, mereka kehilangan koneksi internasional tanpa ada pihak yang bertanggung jawab,” jelas legislator asal NTB itu.
Ia juga menyoroti minimnya pendampingan terhadap penumpang terdampak. Menurut Mori, penumpang kerap harus mencari informasi sendiri, mengurus bagasi sendiri, hingga menanggung konsekuensi finansial secara mandiri.
“Saya melihat mereka harus mencari bagasi sendiri, stres sendiri. Lalu siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.
Mori meminta regulator dan operator bandara memperkuat pengawasan terhadap maskapai serta memastikan adanya standar pelayanan dan mekanisme kompensasi yang jelas bagi penumpang yang dirugikan.
“Harus ada standar pelayanan yang jelas. Jangan sampai penumpang dibiarkan menanggung risiko sendiri,” tutupnya. (*)
