Jakarta katada.id– Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengevaluasi kembali alokasi anggaran pembangunan tower hunian aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai pemerintah perlu memastikan urgensi proyek tersebut, terutama karena belum ada kepastian politik terkait jadwal pemindahan ibu kota pada 2028.
“Apakah masih urgen, Pak, mengejar target pembangunan menjadi 46 tower dari 22 yang Bapak tuntaskan di 2025, mengingat belum ada kepastian bahwa IKN akan menjadi ibu kota pada 2028?” tanya Mori dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perkim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12).
Pada rencana anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan Rp382 miliar untuk penyelesaian 22 tower dengan total 743 unit hunian. Sementara target penuh mencapai 48 tower berisi 227 unit, yang membutuhkan anggaran hampir Rp2,5 triliun. Mori menilai terdapat selisih kebutuhan sekitar Rp2,1 triliun yang harus dihitung secara realistis.
Tanpa kepastian dari Presiden Prabowo mengenai pemindahan ibu kota pada 2028, percepatan pembangunan tower ASN berpotensi menimbulkan pemborosan. “Saran saya, apabila memang ada anggarannya nanti, ini justru bisa kita alokasikan untuk program-program lain,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa proyek hunian ASN tersebut merupakan proyek multiyears sejak 2025, namun hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melanjutkan pembangunan tanpa kejelasan arah kebijakan nasional. Menurutnya, afirmasi langsung dari pemerintah pusat sangat diperlukan.
“Kecuali ada statement langsung dari Pak Presiden yang menegaskan kembali bahwa kita akan di IKN tahun 2028,” tegasnya.
Selain itu, Mori turut menyoroti rinciannya, termasuk alokasi untuk unit khusus seperti Paspampres dan pegawai kementerian lain, yang dinilai perlu dikaji ulang agar anggaran lebih tepat sasaran.
Legislator Partai NasDem itu menegaskan bahwa Komisi V tetap mendukung pembangunan IKN, namun harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, transparan, dan tidak terburu-buru. “Prinsipnya, setiap rupiah anggaran harus tepat guna dan tepat tujuan,” pungkasnya. (*)
