Mataram, katada.id- Anggota DPD RI Provinsi NTB, Mirah Midadan Fahmid, mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Senator yang akrab disapa Mirah itu menegaskan, penyusunan rencana kontingensi oleh Pemprov NTB harus benar-benar mengakomodasi seluruh skenario risiko, terutama untuk kawasan wisata yang menjadi magnet wisatawan pada akhir tahun.
“Setiap kawasan wisata, baik yang ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara, wajib memiliki sistem mitigasi yang jelas. Mulai dari jalur evakuasi, SOP darurat, kesiapan personel lapangan, hingga informasi cuaca real-time,” ujarnya.
Mirah juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memperkuat sistem peringatan dini. Ia mengapresiasi langkah Pemprov NTB yang mengaktivasi command center BPBD NTB dan menghubungkannya dengan BPBD kabupaten/kota. Pemanfaatan jaringan Babinsa dalam suplai informasi early warning dinilai menjadi penguat dalam deteksi dini.
“Keterlambatan informasi sekecil apa pun bisa berdampak besar. Semua simpul data harus terintegrasi, mulai dari TNI, pemda, hingga lembaga kebencanaan,” tegasnya.
Ajak NTB Terus Tunjukkan Solidaritas Antarwilayah
Senator Mirah juga menyampaikan empati atas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia mendukung langkah Pemprov NTB yang tengah menyiapkan mekanisme donasi resmi dan mengajak masyarakat tetap menunjukkan solidaritas.
Gelaran NTB Bermunajat pada 17 Desember 2025 disebutnya menjadi momentum memperkuat rasa syukur dan kepedulian sosial.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa NTB juga harus memperkuat antisipasi bencana di wilayah sendiri. Faktor perubahan iklim, curah hujan ekstrem, dan tingginya mobilitas wisatawan jelang libur panjang membuat risiko semakin meningkat.
Tekankan Pentingnya Logistik dan Simulasi Kebencanaan
Senator Mirah juga meminta pemerintah daerah mempercepat langkah mitigasi, antara lain, penyiapan logistik kebencanaan, pemetaan daerah rawan, peningkatan kapasitas relawan lokal, serta simulasi kebencanaan di kawasan wisata.
“Keselamatan masyarakat dan wisatawan harus menjadi prioritas. Rencana kontingensi jangan hanya berhenti sebagai dokumen teknis, tetapi harus dijalankan secara operasional,” tegasnya.
Minta Publik Rujuk Informasi Resmi BMKG
Untuk memperkuat mitigasi, ia juga mengimbau masyarakat dan pengelola wisata untuk memantau informasi cuaca dari BMKG, termasuk peringatan gelombang tinggi, potensi hujan lebat, dan analisis atmosfer yang dirilis melalui kanal resmi.
“Dengan informasi yang cepat dan akurat, masyarakat dapat mengantisipasi aktivitas luar ruang, sementara pemerintah bisa melakukan langkah responsif,” ujarnya.
Mirah menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kesiapsiagaan adalah kunci.
“NTB harus menjadi contoh daerah wisata yang aman, responsif, dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (*)
