Mataram, katada.id – Salah satu program Prioritas Pemerintah Provinsi dibawah Gubenur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang sinergis dengan Asta Cita Pemerintah Pusat Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Mantan Dubes Turki untuk RI itu sejak awal memiliki misi pengentasan kemiskinan ekstrem yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dituangkan dalam program Desa Berdaya berbasis data.
Hal itu disampaikan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW-PRIMA) NTB, Irfan.
Ia menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan NTB turun dari 11,91 persen pada 2024 hingga kuartal I 2025, menjadi 11,78 persen pada kuartal II 2025. Artinya tren positif kemiskinan ekstrem mulai menurun. “Sehingga perlu ada gerakan bersama Mulai dari NGO, Pengusaha, dan para elemen masyarakat guna upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Barat,” tegas Irfan, Selasa (16/12).
Menurut Irfan, dalam upaya pengentasan kemiskinan Ekstrem di NTB, Pemerintah Provinsi juga berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga jumlah Data kemiskinan ekatrem di NTB ada 106 Desa yang paling besar kantong kemiskinannya. “Sehingga Pemerintah Provinsi pada tahap awal melaksanakan penyelesaian pada 40 Desa di NTB,” kata dia.
Lebih jauh, Ketua Partai PRIMA NTB ini mendorong agar bergotong royong, bergandengan tangan berkolaborasi semua pihak menyelesaikan kemiskinan Ekstrem di NTB pada tahun 2027 dan sebagai program prioritas ini.
Selain itu, Irfan menegaskan apapun programnya pada semua Instansi baik dari pusat maupun daerah, juga untuk semua NGO, OKP, dan Perusahaan swasta. “Harapannya di fokuskan pada Desa-Desa Kemiskinan Ekstrem tentu berbasis Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas. (*)
