Jakarta-, katada.id- Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Evi Apita Maya, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Ia menyebut, capaian operasional dapur MBG di NTB sudah mendekati target yang ditetapkan pemerintah.
Hal itu diungkapkan Evi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) komite IV DPD RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (27/1/2026).
“Informasi dari satuan tugas kami, Pertumbuhan MBG di NTB ini sangat baik,” ungkap Evi dihadapan Kepala BGN Dadan Hindayana.
Meskipun pertumbuhan bagus, senator Evi mempertanyakan perbedaan data MBG di NTB.
“Target MBG di NTB 689 dapur. Saat ini sudah beroperasi 663 dapur. Seharusnya merujuk data ini tinggal 57 dapur yang belum beroperasi. Sementara data BGN 283 dapur masih berproses untuk operasi. Ini maksudnya apa,” tanya dia tegas.
Senator Evi juga mengungkapkan keluhan masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga di NTB, yang mulai merasakan dampak dari meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk program MBG.
“Ada keluhan dari ibu-ibu yang menyampaikan kesulitan mendapatkan bahan pangan di pasar karena banyak diborong untuk kebutuhan MBG,” ungkapnya.
Menurut Evi, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar keberhasilan program MBG tidak berimbas pada terganggunya akses pangan masyarakat. Ia menilai Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) harus dilibatkan secara aktif dalam rantai pasok bahan pangan MBG.
“Pemerintah sudah memiliki Kopdes Merah Putih. Ini harus dikolaborasikan dengan dapur MBG agar distribusi bahan pangan lebih tertata, harga tetap stabil, dan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
Komite IV DPD RI Apresiasi Capaian MBG,
Komite IV DPD RI mengapresiasi capaian Program Pemenuhan Gizi Nasional yang dijalankan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Komite IV DPD RI mengapresiasi capaian Program Pemenuhan Gizi Nasional yang sebelum Anggaran Biaya Tambahan (ABT) mencapai 99,5 persen dan setelah ABT berada di angka 81,6 persen. Ini menunjukkan kinerja program yang cukup baik,” ujar ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi.
Meski demikian, Ahmad Nawardi menegaskan bahwa capaian tersebut harus diiringi dengan penguatan tata kelola dan pengawasan agar program berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
“Kami mendukung pelaksanaan ABT Tahun Anggaran 2026, namun harus didahului dengan optimalisasi perencanaan dan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyerapan APBN,” katanya.
Dalam RDP tersebut, Komite IV DPD RI juga memberikan sejumlah catatan strategis kepada BGN, khususnya terkait pelaksanaan MBG di daerah terpencil dan kepulauan.
“BGN perlu memberikan perhatian khusus dan insentif yang proporsional bagi pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil dan wilayah kepulauan yang memiliki tantangan logistik tinggi, agar pemerataan akses gizi benar-benar terwujud,” tegas Ahmad Nawardi.
Ia juga menyoroti masih rendahnya capaian Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada SPPG yang telah beroperasi.
“Saat ini sertifikasi SLHS baru mencapai 34,6 persen. Standar keamanan pangan harus diterapkan secara ketat untuk mencegah risiko keracunan makanan massal,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, Ahmad Nawardi meminta BGN melakukan evaluasi terhadap standar biaya bahan baku dengan menyesuaikan kondisi wilayah.
“Penetapan unit cost harus mempertimbangkan kondisi geografis dan indeks kemahalan daerah, sehingga tidak memberatkan daerah tertentu dan tetap menjamin kualitas layanan,” katanya.
Komite IV DPD RI juga mendorong percepatan verifikasi terhadap 13.660 SPPG yang masih dalam proses pengajuan. Menurut Ahmad Nawardi, prinsip kehati-hatian tetap harus menjadi prioritas.
“Verifikasi harus memastikan tidak adanya SPPG fiktif. Data usulan yang tidak valid atau tidak aktif lebih dari 60 hari perlu dilakukan roll back,” tegasnya.
Selain itu, Komite IV meminta BGN menyusun dan menerapkan protokol krisis serta sistem pengawasan terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Pengawasan harus terintegrasi, melibatkan Satgas Daerah, Badan POM, satuan pendidikan, orang tua, dan otoritas kesehatan daerah agar setiap persoalan MBG dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi,” jelas Ahmad Nawardi.
MBG Investasi Jangka Panjang
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nasional.
“Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dampaknya terhadap penurunan stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, dan perbaikan Human Capital Index dalam jangka panjang,” pungkasnya. (*)
