Mataram, katada.id –Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Mirah Midadan Fahmid, menegaskan pentingnya peran diplomasi parlemen dan daerah dalam memperkuat hubungan internasional Indonesia agar berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Mirah sapaan akrabnya usai
mendampingi Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin
dalam agenda courtesy call bersama Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia, kemarin, di Jakarta. Pertemuan itu merupakan bagian dari penguatan hubungan diplomatik Indonesia–Uzbekistan yang telah terjalin sejak 1992.
Menurut Mirah, pertemuan itu menegaskan komitmen kedua negara untuk terus memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai dari politik, ekonomi, hingga people-to-people cooperation.
“Hubungan Indonesia dan Uzbekistan memiliki fondasi yang kuat. Tantangannya adalah bagaimana diplomasi itu diterjemahkan menjadi peluang konkret bagi daerah dan masyarakat,” ujar Mirah.
Dalam kesempatan itu, Mirah menyampaikan bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki posisi strategis untuk dikembangkan sebagai pintu masuk kolaborasi Indonesia–Uzbekistan, khususnya melalui sektor wisata halal, komoditas non-tambang, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Ia menekankan bahwa diplomasi parlemen tidak semata membangun relasi antarnegara, tetapi juga mendorong hasil nyata berupa peningkatan perdagangan dan investasi.
“Diplomasi bukan hanya soal pertemuan, tetapi bagaimana menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah,” tegasnya.
Mirah juga menyoroti peluang pertumbuhan perdagangan bilateral Indonesia–Uzbekistan, termasuk rencana pembentukan Indonesia–Uzbekistan Preferential Trade Agreement (IU-PTA), serta terbukanya peluang investasi pariwisata di masa mendatang.
“NTB siap menjadi etalase kerja sama itu, baik melalui Mandalika maupun potensi unggulan daerah lainnya,” pungkas Mirah. (*)
