Mataram, katada.id – Anggota DPD RI Dapil NTB, Evi Apita Maya menegaskan bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak boleh berhenti hanya pada proses penempatan kerja maupun remitansi yang dikirim ke daerah asal. Negara, menurutnya, harus hadir memastikan keberlangsungan kehidupan keluarga PMI, terutama anak-anak yang ditinggalkan.
Hal itu disampaikan Evi saat melakukan kegiatan sharing session di wilayah Bima, Minggu (10/5/2026). Ia menyoroti masih lemahnya perlindungan sosial terhadap keluarga PMI, khususnya anak-anak yang rentan kehilangan pengawasan dan pendampingan orang tua.
“Anak-anak PMI sering menjadi kelompok paling rentan. Minimnya pengawasan membuat mereka mudah menjadi korban kekerasan maupun terjerumus dalam persoalan hukum,” ujar Evi.
Menurutnya, fenomena migrasi pekerja asal NTB yang terus meningkat membawa dampak sosial yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ia menilai, persoalan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak bisa dilepaskan dari kondisi ketahanan keluarga yang lemah akibat ditinggal bekerja ke luar negeri.
Evi menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui penguatan keluarga dan lingkungan sosial di tingkat desa. Ia meminta agar kebijakan perlindungan PMI tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial yang muncul setelah keberangkatan pekerja migran.
Selain itu, Evi juga menyoroti perlunya pendampingan terhadap purna PMI agar tidak kembali terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Menurutnya, banyak pekerja migran yang pulang dengan modal finansial namun tidak memiliki akses pendampingan usaha maupun manajemen keuangan yang memadai.
“Perlindungan pasca-pulang sangat penting. Purna PMI harus diberdayakan agar mampu membangun usaha produktif di daerah sendiri dan tidak terus bergantung pada pekerjaan di luar negeri,” katanya.
Ia mendorong agar pemerintah memperkuat program pemberdayaan ekonomi berbasis Industri Mikro Kecil (IMK) sebagai salah satu solusi menciptakan lapangan kerja bagi keluarga PMI di NTB.
Evi berharap pemerintah daerah dan pusat dapat menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada ketahanan keluarga PMI, termasuk menjamin pendidikan dan lingkungan sosial yang sehat bagi anak-anak mereka.
“Jangan sampai keberhasilan ekonomi PMI justru dibayar mahal dengan rusaknya masa depan anak-anak yang ditinggalkan,” tutupnya. (*)
