Bima, Katada.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah disorot publik.
Bagaimana tidak, melalui dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bima menggelontorkan Rp10 miliar untuk pembangunan ruang perawatan VIP tahun 2019.
Namun, hingga kini ruang pelayanan kelas VIP tersebut belum juga beroperasi dan melayani pasien. Padahal sejak dituntaskan pengerjaannya, sudah melewati satu periode kepemimpinan di daerah.
“Fasilitas semuanya sudah ada, kecuali tangga darurat,” ujar sumber katada.id yang meminta identitasnya tidak disebutkan, Selasa (11/11).
Sumber itu menjelaskan bahwa belum matangnya perencanaan menjadi dasar proyek 10 miliar itu tidak beroperasi.
Ironisnya, bangunan yang semestinya menjadi penunjang peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat justru mulai mengalami kerusakan. Sejumlah bagian plafon gedung terlihat ambrol, mengelupas, dan memperlihatkan rangka baja ringan serta bagian atap seng.
Berdasarkan foto yang diperoleh media ini, kerusakan terlihat di beberapa titik, terutama pada area koridor. Panel plafon PVC tampak melengkung dan terlepas. Sementara lorong dan sejumlah ruangan terlihat kosong tanpa aktivitas pelayanan medis maupun fasilitas pendukung perawatan pasien.
“Sejumlah bangunan mulai rusak,” ungkapnya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran daerah. Sebab, proyek bernilai miliaran rupiah yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit justru belum diketahui manfaat operasionalnya bagi masyarakat.
Jejak Pengadaan Proyek
Penelusuran Katada.id melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bima menunjukkan, proyek dengan nama Pembangunan Ruang Perawatan VIP memiliki pagu anggaran sebesar Rp10 miliar.
Proyek tersebut bersumber dari dana BLUD RSUD Bima tahun anggaran 2019. Berdasarkan data pengadaan, tender dengan kode 1150539 dan kode RUP 20608096 dibuat pada 9 Mei 2019.
Adapun nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan sebesar Rp9.999 miliar. Nilai tersebut hampir menyentuh seluruh pagu anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
Dokumen pengadaan juga mencatat bahwa tender itu menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dan evaluasi harga terendah.
Persyaratan tender mencakup kualifikasi badan usaha yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) subklasifikasi bangunan kesehatan BG008. Peserta juga diwajibkan menyertakan surat dukungan keuangan dari perbankan minimal 10 persen dari nilai proyek.
Selain itu, kontraktor diwajibkan menyediakan tenaga ahli berpengalaman, antara lain tenaga pelaksana arsitektur, tenaga pelaksana sipil, tenaga ahli listrik, serta ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi.
Dari sisi peralatan, dokumen tender mensyaratkan dukungan satu unit excavator, dua unit truck atau dump truck, dua unit concrete mixer, satu unit water pump, serta satu unit concrete vibrator.
Besarnya persyaratan tenaga ahli dan dukungan peralatan tersebut menunjukkan bahwa proyek pembangunan ruang VIP RSUD Bima dirancang sebagai pekerjaan konstruksi dengan kebutuhan teknis tertentu.
Gedung Tak Beroperasi dan Nasib Aset Daerah
Persoalan proyek ini bukan hanya mengenai kondisi fisik bangunan yang mulai rusak. Belum beroperasinya fasilitas tersebut sejak selesai dibangun juga memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan aset daerah.
Manajemen RSUD Bima perlu menjelaskan alasan gedung tersebut belum dimanfaatkan untuk pelayanan pasien. Termasuk apakah terdapat kendala teknis, persoalan kelengkapan fasilitas medis, ketersediaan tenaga kesehatan, atau faktor lain yang menyebabkan bangunan belum dapat dioperasikan.
Hingga berita ini diterbitkan, Direktur RSUD Kabupaten Bima, dr. Ihsan belum merespon konfirmasi katada.id (*)
