Scroll untuk baca artikel
NasionalOlahraga

Dana Persiapan PON di NTB Tembus Rp67 Miliar, Senator Mirah: Jangan Sampai Bebani Keuangan Daerah

×

Dana Persiapan PON di NTB Tembus Rp67 Miliar, Senator Mirah: Jangan Sampai Bebani Keuangan Daerah

Sebarkan artikel ini
Anggota DPD RI Mirah Midada Fahmid

Mataram, Katada.id— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan dana besar untuk suksesi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028.

Sebanyak Rp67 Miliar akan digelontorkan untuk persiapan ajang olahraga bergengsi tersebut. Dana itu dicomot di APBD NTB Tahun 2026 dan 2027.

Anggaran persiapan tersebut menjadi perhatian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTB, Mirah Midadan Fahmid. Ia mengingatkan, bahwa pembiayaan pesta olahraga nasional jangan sampai menggerus ruang fiskal dan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.

Mirah menilai, PON 2028 memang menjadi momentum strategis bagi NTB untuk mendorong kemajuan olahraga, menggerakkan perekonomian daerah, sekaligus memperkenalkan potensi pariwisata kepada masyarakat luas. Namun, peluang besar tersebut harus diimbangi perencanaan anggaran yang matang, terukur, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“PON merupakan agenda nasional yang membawa peluang besar bagi NTB, baik dalam pengembangan olahraga, peningkatan ekonomi daerah, maupun promosi pariwisata. Namun, seluruh persiapannya harus direncanakan secara realistis. Jangan sampai ambisi menyukseskan PON justru membebani keuangan daerah dan mengurangi ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Mirah Midadan Fahmid dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2026).

Ia mengingatkan, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban membiayai berbagai prioritas pembangunan, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.

Ia menjelaskan berdasarkan alokasi sementara, anggaran persiapan PON tercatat Rp7 miliar dalam APBD Perubahan 2026 dan Rp60 miliar dalam RAPBD 2027.

Menurut Mirah, angka tersebut perlu dicermati lebih jauh dengan mempertimbangkan pembagian tanggung jawab penyelenggaraan serta kemampuan fiskal masing-masing daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Dari sisi pembagian cabang olahraga, berdasarkan pemetaan sementara, NTB dijadwalkan menjadi tuan rumah 26 cabang olahraga (cabor), Nusa Tenggara Timur (NTT) 22 cabor, dan DKI Jakarta 14 cabor. Selain itu, terdapat empat cabor yang direncanakan digelar bersama antara NTB dan NTT.

Pembagian tersebut harus menjadi dasar perhitungan kebutuhan renovasi venue, pengadaan peralatan pertandingan, transportasi, akomodasi, hingga biaya operasional selama penyelenggaraan.

Mirah mengingatkan, perencanaan pembiayaan tidak boleh hanya berorientasi pada suksesnya pelaksanaan PON. Pemerintah juga harus memastikan fasilitas yang dibangun atau direnovasi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan setelah ajang tersebut berakhir.

Untuk itu, ia menyampaikan empat rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.

Pertama, penyesuaian pembiayaan. Anggaran PON harus diselaraskan dengan proyeksi pendapatan daerah dan belanja wajib agar tidak mengganggu ruang fiskal untuk program prioritas pembangunan.

Kedua, optimalisasi fasilitas olahraga yang sudah tersedia. Pemerintah perlu melakukan inventarisasi dan memaksimalkan venue eksisting sebelum memutuskan pembangunan fasilitas baru. Langkah ini penting untuk menekan kebutuhan belanja sekaligus menghindari aset olahraga yang tidak produktif.

Ketiga, memperjelas pembagian beban anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kejelasan tanggung jawab diperlukan, terutama dalam pembiayaan renovasi venue, transportasi, akomodasi, serta kebutuhan operasional.

Keempat, memastikan keberlanjutan fasilitas pasca-PON. Pemerintah perlu menyusun proyeksi biaya pemeliharaan dan skema pengelolaan aset sejak tahap perencanaan agar venue tetap produktif untuk pembinaan atlet dan aktivitas olahraga masyarakat.

Menurut Mirah, keberhasilan PON XXII/2028 tidak cukup diukur dari kemeriahan pertandingan maupun suksesnya penyelenggaraan. Ajang tersebut harus meninggalkan manfaat nyata bagi pengembangan olahraga, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan daerah.

Karena itu, perencanaan yang matang, realistis, dan berkelanjutan menjadi kunci agar momentum PON 2028 tidak berubah menjadi beban fiskal bagi NTB. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *