Mataram, katada.id – Berbicara tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Provinsi NTB ingin melakukan berbagai upaya agar masyarakat mampu menerima pelayanan kesehatan dengan baik.
“Semua kita upayakan, sehingga alhamdulillah hingga saat ini kita dorong untuk membenahi data,” jelas Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah ketika menerima Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI di Ruang Rapat Anggrek, Rabu, 18 November 2020.
Kunjungan yang dilakukan oleh staf ahli ini dalam rangka monitoring dan evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan upaya perlindungan korban kekerasan seksual.
Wagub mengatakan NTB saat ini sedang berbenah terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Dinas Sosial, kedepannya harus selaras dengan data BPJS. Pemerintah Provinsi menginisiasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan validasi data.
“Mudah-mudahan dengan perbaikan data ini, diharapkan tidak ada lagi istilah masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelas Wagub.
Intinya, lanjut Wagub Pemerintah Provinsi NTB sangat berkomitmen dalam melayani masalah kesehatan untuk masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.
Wagub dalam kesempatan ini juga menyampaikan terkait kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Menurut Wagub, edukasi adalah sumber yang harus terus didorong dan memberdayakan fasilitas yang dikira mampu untuk masuk dalam kurikulum di sekolah.
Kedepan, seluruh Posyandu di NTB akan menjadi Posyandu Keluarga. Dimana Posyandu Keluarga ini bukan hanya bagi bayi dan ibu hamil tetapi akan melayani bayi hingga lansia.
“Jadi, permasalahan kesehatan dan sosial yang ada di tingkat dusun bisa tertangani dari sisi edukasi melalui Posyandu. Tidak semata membahas tentang kesehatan tetapi lingkungan bahkan pernikahan anak,” ungkap Wagub.
Sementara itu Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Aditya Syarief mengaku terkesan dengan dengan program-program yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB. Pada Kunjungannya ini, Ia akan melakukan pemantauan dan evaluasi terkait program prioritas presiden dan khususnya monitoring pada kebijakan dan janji-janji presiden.
“Dalam agenda kali ini, monitoring pelaksanaan dengan skala nasional. Kedua, terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya seperti apa. Selain itu juga bagaimana kita mensinergikan agenda pusat dan daerah untuk 5 tahun kedepan,” jelasnya.
Rapat tersebut diikuti pula oleh Asisten I Setda NTB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB, Kepala Dinas PMPD dan Dukcapil Provinsi NTB serta Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB. (red)
