Bima, katada.id- Pemkab Bima mengucurkan Rp18,2 miliar untuk perbaikan 9 ruas jalan di Kabupaten Bima. Langkah itu disebut Keberanian mengucurkan Rp18,2 miliar itu disebut, menjawab menjawab keluhan masyarakat, soal aksesibilitas antar wilayah dan peluang peningkatan aktivitas ekonomi lokal.
Akademisi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Musafir, S.P., M.P, mengapresiasi langkah Bupati Ady Mahyudi dan Wabup Irfan Zubaidy. Namun ia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi teknis semata.
Menurutnya, infrastruktur jalan akan berumur pendek bila tidak disertai perlindungan kawasan hulu yang menjadi puncak siklus hidrologi.
“Setiap kebijakan infrastruktur idealnya mempertimbangkan dinamika ekologi. Tanpa integrasi pendekatan berbasis ekosistem, risiko kerusakan jalan akibat banjir, erosi, dan longsor sangat tinggi,” tegas Musafir, Senin (14/10).
Ia menilai, drainase yang dibangun di sisi jalan tidak akan efektif bila hutan lindung, perbukitan, daerah aliran sungai (DAS), dan zona penyangga di hulu terus rusak.
“Apalagi, tren iklim menunjukkan potensi peningkatan intensitas hujan pada 2026,” ungkapnya.
Selain faktor ekologis, Musafir juga menyoroti persoalan struktural dan kultural yang memperburuk kerusakan, seperti illegal logging, pembukaan lahan tanpa kontrol, dan lemahnya pengawasan tata ruang.
“Jika tidak dibenahi, pembangunan fisik akan terjebak dalam siklus “perbaikan-rusak-perbaikan” yang boros anggaran,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong adanya sinergi lebih kuat antara Pemkab Bima dengan Pemerintah Provinsi NTB, khususnya dalam pengawasan hutan negara. Komitmen DPRD bersama Bupati dan Wakil Bupati juga dinilai penting untuk menghadirkan regulasi yang tegas serta tidak tumpang tindih.
“Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya jalan yang mulus. Yang dibutuhkan adalah sistem yang menjamin ketahanan jalan itu sendiri, mulai dari restorasi hutan, pengelolaan DAS partisipatif, hingga kolaborasi antar level pemerintahan dan masyarakat,” tambahnya. (*)
