Kota Bima, katada.id – Angka kemiskinan Kota Bima turun. Pertengahan tahun ini, angka kemiskinan turun menjadi 8,12 persen atau 13.102 jiwa.
Sebelumnya, angka kemiskinan awal tahun 2024 tercatat sebesar 8,76 persen. Sehingga ada penurunan angka kemiskinan 0,55 persen atau 888 jiwa.
Pj Wali Kota Bima Mohammad Rum mengatakan pentingnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan.
”Kerja keras dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat berarti dalam upaya kita bersama mengurangi kemiskinan ekstrim di Kota Bima. Pencapaian ini adalah hasil dari sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota Bima untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima. Rum mengingatkan agar bantuan digunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
”Penting juga pengawasan, transparansi, serta pemanfaatan bantuan sebagai modal untuk usaha kecil guna meningkatkan kemandirian ekonomi,” tegasnya.
Sinergi antar semua pihak dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi fokus utama untuk memastikan bantuan PKH tepat sasaran dan berdampak positif. ”Dengan berbagai program yang telah dan akan dijalankan, Pemerintah Kota Bima optimis angka kemiskinan di kota ini akan terus mengalami penurunan yang signifikan,” kata Rum.
Berdasarkan data yang diperoleh katada.id, angka kemiskinan Kota Bima 6 tahun terakhir naik turun. Pada 2019 lalu angka kemiskinan berada di angka 8,60 persen atau 14.800 jiwa. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 8,35 persen atau 14.660 orang.
Di tahun 2021, angka kemiskinan naik drastis menjadi 16.220 jiwa atau 8,88 persen. Tahun 2022, angka kemiskinan mencapai 16.440 jiwa atau 8,80 persen. Tahun 2023 turun menjadi 8,67 persen atau 16.179 jiwa. Sementara, tahun 2024 turun menjadi 8,12 persen atau 13.102 jiwa.
Dalam menurunkan angka kemiskinan, Pemkot Bima sudah melakukan berbagai upaya, seperti pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Misalnya melalui bansos, subsidi listrik, rumah tidak layak huni, dan lainnya.
Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan UMKM, KUR, padat karya, dan lainnya. Ditambah, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui infrastruktur, kumuh , akses pelayanan dasar, dan lain-lain. (dae)
