Jakarta, katada.id– Wali Kota Bima H. A. Rahman, H. Abidin, SE, melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2026). Audiensi itu membahas sejumlah usulan strategis terkait pembangunan embung dan rehabilitasi jaringan irigasi di Kota Bima.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur sumber daya air di daerah. Dukungan tersebut, kata dia, sangat berarti dalam upaya penanganan persoalan banjir dan pemenuhan kebutuhan air masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian PUPR, khususnya Dirjen SDA, melalui berbagai program pengendalian banjir yang selama ini telah berjalan di Kota Bima. Dukungan ini sangat membantu daerah dalam meminimalkan risiko bencana banjir,” ujar Aji Man, sapaan akrab Wali Kota Bima.
Ia menegaskan bahwa selain pengendalian banjir, kebutuhan air baku menjadi persoalan mendesak yang harus segera ditangani. Karena itu, Pemerintah Kota Bima mengusulkan pembangunan embung sebagai solusi jangka panjang untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
“Ketersediaan air baku menjadi kebutuhan yang sangat mendesak seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan. Oleh karena itu, kami mengusulkan pembangunan embung agar pelayanan air bersih bagi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” jelasnya.
Selain pembangunan embung, Pemerintah Kota Bima juga mengajukan permohonan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian melalui dukungan Program INPRES Irigasi. Menurut dia perbaikan jaringan irigasi sangat penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan mendukung kesejahteraan petani.
“Rehabilitasi jaringan irigasi ini kami harapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani di Kota Bima,” ungkapnya.
Dalam audiensi tersebut turut dibahas sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan program infrastruktur sumber daya air, termasuk program yang bersumber dari dana pinjaman (loan). Kendala tersebut meliputi kesiapan lahan, kondisi teknis di lapangan, serta perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Audiensi ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat sinergi dengan Kementerian PUPR guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bima didampingi oleh Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan). Rombongan diterima langsung oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR, Dr. Ir. Dwi Purwantoro, S.T., M.T., beserta jajaran (*)
