Lombok Utara, Katada,id- Wakil Ketua I DRPD KLU H Burhan M Nur meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Perdagangan untuk segera menyikapi serius kenaikan harga sembako terutama beras yang sangat tinggi. Sebab ini sangat membebani masyarakat, terlebih lagi dalam waktu dekat banyak masyarakat yang akan melakukan kegiatan keagamaan seperti Nyepi maupun menyambut Bulan Suci Ramadhan.
“Hal-hal seperti ini jangan dibiarkan berlarut, jadi kita (Pemda, Red) harus serius melihat dan menangani persolan ini,” ujarnya Rabu (28/02/2024).
Ia menjelaskan, secara umum, memang sembako mengalami kenaikan yang sangat signifikan, terutama beras. Diceritakannya beberapa waktu lalu pihaknya pernah didatangi pengusaha karena persolan kenaikan harga beras ini.
Berdasarkan cerita pengusaha, menurutnya kenaikan beras ini terjadi begitu cepat. Padahal di dua Minggu lalu beras seharga Rp 16.000 per kilogramnya. Namun di hari ini langsung mengalami kenaikan yang siginifikan kisaran Rp 18.000- Rp20.000 per kilogramnya.
“Dua Minggu lalu baru harganya Rp 16 ribu sekilo, kemudian sekarang naik jadi Rp 18 ribu bahkan ada yang Rp 20 ribu mungkin,” jelasnya.
Kenapa Pemda harus segera menyikapi ini, dikarenakan masyarakat yang beragama Hindu akan melakukan Nyepi. Belum lagi masyarakat Islam yang akan melakukan ibadah puasa. Jika ini dibiarkan terus kasihan masyarakat di bawah.
“Jadi bagaimana kita bisa biarkan hal ini, apalagi beras merupakan makanan pokok dan utama, untuk iti kita semua harus sikapi ini,” tegasnya.
Pihaknya meminta Pemda melalui Dinas Perdagangan, dalam kondisi seperti ini perlu melakukan operasi pasar murah. Itu sebagai salah satu cara membantu masyarakat juga sebagai upaya menekan kenaikan harga.
Bila perlu untuk merealisasikan itu, dengan menggunakan anggaran cadangan. Sebab hanya dengan hal-hal seperti ini upaya serius Pemda terlihat untuk membantu masyarakat.
“Harus segera dilakukan pasar murah ini, entah berkordinasi dengan Bulog atau apapun itu tekhnis nanti. Tapi yang jelas itu harus serius Dinas Perdagangan ini,” seruannya.
“Dalam keadaan seperti ini sudah sangat boleh Pemda menggunakan dana cadangan itu,” tambahnya.
Ia tidak menampik, kenaikan harga sembako ini terjadi secara Naisonal. Untuk itu, pihaknya juga secara naluri politik menganggarkan untuk bantuan beras sebesar Rp 250 juta untuk masyarakat. Dia menceritakan, pihaknya pernah berkomunikasi langsung dengan masyarakat di bawah terutama Ibu-ibu.
Saat ini ketimbang uang, masyarakat lebih membutuhkan bantuan beras. Pasalnya ketika diberikan sejumlah uang misalkan, tidak ada jaminan uang yang diberikan akan diterima utuh oleh istri dari suaminya . Misalkan diberi Rp 50.000, belum pasti uang tersebut sampai utuh karena pasti si suami akan membeli rokok dan sisanya diberikan ke istrinya.
“Jadi Kalau beras yang dikasih ke suaminya sebanyak 5 kilogram, itu sudah pasti akan sampai ke dapur istrinya sebanyak 5 kilogram, karena tidak mungkin dijual,” pungkasnya. (Ham).