Lombok Utara, Katada.id- Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar sosialisasi Evaluasi Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024. Kegiatan tersebut melibatkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) KLU dan Forum Wartawan Lombok Utara (FWLU) di Lesehan Yonaris Gangga. Senin (29/04).
Anggota Bawaslu Ria Sukandi dalam paparan sosialisasi mengatakan, suksesi gelaran Pemilu 2024 lalu menorehkan hal positif untuk daerahnya. Pasalnya, tidak satupun dari lima Daerah Pemilihan (Dapil) di KLU mengalami gugatan dalam sidang hasil perolehan suara di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, pihaknya meminta semua pihak turut mengawasi proses evaluasi anggota badan ad- hoc (panitia khusus) yang berlangsung tidak lama ini, serta rekrutmen pengawas kelurahan dan desa.
“Terimakasih kepada sahabat- sahabat media yang sudah mengawal proses Demokrasi ini, kami juga ingin media mendukung Bawaslu guna mengawasi anggota badan ad hoc dan panitia pengawas di tingkat desa maupun kecamatan,” terangnya.
Dikatakannya, diskusi tersebut juga menyoroti pelaksanaan pemilihan umum di KLU yang berjalan lancar tanpa gejolak yang meresahkan. Ini merupakan hasil positif dari evaluasi pengawasan partisipatif yang digelar Bawaslu KLU bersama media dan masyarakat.
Menurutnya, partisipasi media massa sangat penting dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi. Bawaslu KLU juga diminta untuk meningkatkan kerjasama dengan media dalam memberikan informasi terkait pemilu di KLU.
“Kita juga tau pentingnya peran media terhadap mengawasi jalanya pesta demokrasi seperti Pemilu dan Pilkada yang akan datang,” ujarnya.
Mantan jurnalis media online ini berharap, partisipasi aktif media dan masyarakat mengawasi kinerja Bawaslu. Baik pada kinerja pengawasan secara kelembagaan dan interpersonality jajaran Bawaslu.
Saat ini, Bawaslu KLU sedang melakukan evaluasi terhadap 15 anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) karena masa kontrak dinyatakan selesai.
“Itu diikuti 15 peserta panwascam se-KLU, evaluasi dilaksanakan secara online,” bebernya.
Pria asal Bayan ini juga mengajak masyarakat Lombok Utara turut memberi tanggapan terhadap kinerja anggota Panwascam melalui laman website Bawaslu, akun Facebook Bawaslu Lombok Utara, maupun datang langsung ke kantor Bawaslu Lombok Utara.
“Kita juga berharap masyarakat memberikan tanggapannya terhadap kinerja jajaran kami di bawah, kalau ada yang neko-neko jangan ragu untuk melaporkan dan kami pastikan pelapor dirahasiakan,” tegasnya.
Ditambahkannya, tanggapan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk anggota badan ad-hoc di 5 kecamatan se-KLU. Jika dalam evaluasi tersebut ada anggota Panwascam yang tidak memenuhi standar, Bawaslu KLU akan membuka proses rekrutmen anggota badan ad-hoc pada awal bulan Mei mendatang guna, pengisian kekosongan paska evaluasi eksisting.
“Kalau ada evaluasi yang tidak memenuhi standar kita akan membuka rekrutmen ad hoc pada bulan mau mendatang” tandasnya.
Sementara itu, PWI NTB H Rudi Hidayat mengatakan, kerja profesional media dalam penyelenggaraan pemilu tidak bisa dinafikkan. Pasalnya, fungsi peran media juga sangat membantu Bawaslu dalam mengawasi setiap pemilu. Sehingga, media dan Bawaslu memiliki fungsi peran cenderung sama, yaini sama-sama menginginkan jalannya pemilu yang bersih.
“Tapi jangan lupa, Bawaslu juga memerhatikan keberadaan media juga karena membutuhkan kemitraan yang adil juga karena pada perinsipnya semua perusahaan media mengharapkan kerjasama-kerjasama sebagai lembaga yang juga berusaha di bidangnya seperti iklan dan sebagainya,” jelas Rudi.
“Saya berharap lembaga-lembaga Bawaslu maupun KPU yang membutuhkan penyebaran informasi tahapan maupun lainnya juga memerhatikan media itu sendiri,” harapnya.
Sementara itu, Ketua FWLU Datu Danu Winata mengklaim, hoax muncu di era digital hari ini masif. Hal itu karena hoax diciptakan oleh masing-masing pribadi untuk keuntungan pribadi maupun golongan.
Menurutnya, sekelas media mainstream juga tidak lantas bisa tergiring oleh hoax. Cara media tidak tergiring oleh informasi hoax itu seperti verifikasi dan identifikasi informasi, pendalaman informasi itu sendiri dan mendapatkan informasi pembanding.
“Ke tiga langkah itu bisa digunakan maka media-media mainstream itu akan aman dari penggiringan informasi hoax tersebut. Demikian dengan masyarakat juga harus bisa sensor diri, serta adil dalam menilai informasi hoax itu sendiri,” pungkasnya. (ham)