Lombok Utara, Katada.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerima kunjungan penting dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, di Kantor Bupati pada Sabtu (18/10/2025).
Kunjungan ini dimanfaatkan secara optimal oleh Bupati H Najmul Akhyar dan Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, beserta seluruh jajaran Kepala OPD Pemda KLU untuk berdiskusi mengenai strategi pengelolaan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Najmul menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Dirjen, yang bertujuan untuk berbagi dan bertukar pendapat terkait isu-isu krusial di KLU. Fokus utama diskusi adalah pengoptimalan keuangan daerah di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, penataan birokrasi, serta isu strategis lainnya demi kemajuan KLU.
“Dengan kehadiran Pak Dirjen, kami mendapatkan informasi yang bisa di-sharing tentang bagaimana kebijakan pusat khususnya dalam efisiensi anggaran guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Najmul.
Najmul mengungkapkan bahwa Pemda KLU menyikapi efisiensi anggaran pusat dengan membangun komitmen inovatif di seluruh perangkat pemerintah daerah. Inovasi ini difokuskan pada peningkatan sektor pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, hingga peningkatan ekspor hasil bumi.
Langkah konkret ini sudah mulai menunjukkan hasil. Bupati menyebutkan bahwa beberapa waktu lalu, Pemda KLU berhasil melakukan business matching ekspor cengkeh dan mete dengan nilai fantastis, mencapai Rp 11,2 Miliar.
Sementara itu, Dirjen Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan apresiasi atas semangat dan komitmen Pemda KLU dalam melayani masyarakat, yang tercermin dari kehadiran lengkap seluruh perangkat daerah.
Menurut Fatoni, untuk menyikapi efisiensi anggaran pusat, daerah perlu melakukan pengoptimalan di berbagai sektor yang menjadi sumber pendapatan, seperti pendidikan, pariwisata, dan pajak. Ia menekankan dua kunci utama:
- Update Data: Diperlukan pembaruan data yang akurat di daerah agar alokasi anggaran dari pusat dapat turun dan dimanfaatkan secara optimal.
- Perencanaan Matang: Daerah harus membuat perencanaan yang matang dan fokus, yang selaras dengan RPJMD dan visi kepala daerah.
Dirjen Fatoni juga menekankan peran penting Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mampu menerjemahkan visi kepala daerah ke dalam program kegiatan yang jelas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain keuangan, isu penataan birokrasi juga menjadi perhatian. Fatoni menuturkan bahwa birokrasi harus sejalan dan searah dengan kepala daerah agar setiap program dapat diwujudkan dengan baik.
“Evaluasi atau penyegaran birokrasi perlu dilakukan oleh setiap kepala daerah agar setiap program bisa terlaksana dengan baik,” pungkasnya, sembari memberikan apresiasi kepada Pemda KLU yang telah membangun optimisme untuk bangkit mencari solusi atas setiap permasalahan. (*)
