Bima, katada.id- Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati Bima Dokter Irfan Zubaidy (Adi-Irfan) menerima kunjungan silaturahmi tim Kementerian Keuangan Satu yang dipimpin Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima di ruang kerja Bupati Bima, Senin (17/03).
Sejumlah pembahasan strategis dibahas antara Pemkab Bima dan Tim Kementrian Keuangan tersebut. Kedua belah pihak sepakat menandatangani pacta integritas untuk saling berkomitmen dalam memberikan dan menerima layanan yang bebas dari unsur gratifikasi, kolusi, korupsi dan nepotisme serta taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemerintah daerah siap mendukung langkah jajaran Kementerian Keuangan I untuk memperluas cakupan pendampingan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara,” tegas Bupati Bima, Ady Mahyudi.
Sementara Kepala Kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima Ahmad Yusuf dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa pertemuan itu bertujuan untuk lebih mempererat koordinasi pelaksanaan tugas unit kerja kementerian keuangan di daerah.
“Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, KPPN mempunyai peran memberikan rekomendasi, pendampingan, dan dukungan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa, serta pengelolaan APBD,” ujarnya.
Kepada Bupati Bima, Ahmad Yusuf menjelaskan bahwa KPPN mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi dokumen syarat salur dan data progres penyaluran TKD.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba Bima menyampaikan bahwa unit kerja yang dipimpinnya siap membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penggalian potensi pajak yang dapat mendukung penyaluran TKD untuk Pemerintah Daerah.
Disaat bersamaan kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima, mengatakan bahwa terkait tugas dan fungsi dari KPKNL dalam pengelolaan aset negara termasuk aset-aset milik Kabupaten Bima.
“Kami siap memberikan asistensi dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bima dalam optimalisasi pengelolaan aset,” pungkas, Benediktus Margiadi. (sm)
