Bima, katada.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mengusulkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur strategis daerah. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat Pembangunan.
Terkini, Bupati Ady Mahyudi sowan ke Kementerian PUPR di Jakarta Selasa (23/12). Ia datang membawa usulan deretan pembangunan prioritas daerah.
Dalam pertemuan itu, orang nomor satu di Kabupaten Bima diterima langsung diterima oleh Staf Ahli Menteri PUPR, Edy Juarsa, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Krisno Yuwono, serta Kepala Pusat Analisis Kebijakan Ahmad Taufiq.
Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan bahwa pertemuan itu menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan dan prioritas nasional.
“Tatap muka ini penting dalam rangka percepatan pembangunan daerah,” ungkap Abah Ady, sapaan akrab Bupati Bima.
Ia lebih lanjut menjelaskan kepentingan strategis yang membuat pihaknya menemui Kementerian PUPR.
“Fokus utama usulan kami mencakup perbaikan konektivitas pasca-bencana banjir, khususnya pada Jembatan Nangaraba serta ruas Daru–Jala Nggembe,” tegas politisi PAN ini.
Selain konektivitas, Pemkab Bima juga mengusulkan rekonstruksi sejumlah ruas jalan prioritas, optimalisasi ketahanan pangan melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pemenuhan kebutuhan air bersih melalui peningkatan SPAM IKK Monta (IPA Pelaparado), Belo Selatan, dan Sanggar.
Di sektor lingkungan, pengelolaan persampahan turut menjadi perhatian melalui rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Waduwani, Sape, dan Bolo.
Untuk mendukung peningkatan layanan publik, Bupati Bima juga mengusulkan pengembangan fasilitas kesehatan dan perkantoran, antara lain peningkatan RSUD Sondosia, pembangunan gedung kantor perangkat daerah, serta penataan landscape Masjid Agung Bima.
Pihak Kementerian PUPR menyambut positif berbagai usulan tersebut karena dinilai sejalan dengan prioritas nasional, khususnya terkait ketahanan pangan dan penguatan konektivitas wilayah.
Kementerian PUPR juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima agar segera melengkapi readiness criteria dalam sistem informasi kementerian, sehingga usulan dapat ditindaklanjuti melalui skema pendanaan Instruksi Presiden (Inpres). (*)
