Lombok Utara, Katada.id- Pemda Lombok Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) tahun 2021-2026, Kamis (3/6). Bupati Lombok Utara menekankan agar seluruh peserta Musrenbang bisa merumuskan sesuatu yang sesuai dengan kondisi objektif daerah saat ini.
“Ini tantangan buat kita seluruh perangkat daerah dan seluruh masyarakat KLU, bagaimana mengatasi dan mengantisipasi setiap persoalan daerah,” ujar Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu.
Djohan mengatakan, saat ini perencanaan RPJMD sudah ada pada fase rancangan akhir. Setelah itu akan dilanjutkan dengan tahapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dan RPJMD itu sendiri.
RPJMD ini disusun sebagai pedoman Pemda untuk langkah yang diambil hingga lima tahun kedepan. Sebab itu Djohan ingin semua peserta Musrenbang lebih serius membahas dan menyesuaikannya dengan kondisi objektif daerah.
“Marilah kita fokus bekerja meski dalam keadaan seperti ini, tidak boleh mematahkan semangat kerja membangun daerah walaupun terjadi banyak hal,” jelas Politisi PKB itu.
Djohan melanjutkan, Munsrenbang ini memang juga bertujuan untuk memastikan visi misi kepala dan wakil daerah. Sebab itu sangat penting agar bisa terakomodir dalam dokumen RPJMD, dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra masing-masing OPD.
“Kita tidak ingin mengada-ada dalam penyusunannya,” tegas dia.
Terlebih, tingkat kemiskinan di KLU masih tertinggi di NTB. Sehingga menjadi tantangan Pemda untuk mengatasi persoalan tersebut lebih serius lagi. Pada awal terbentuk 13 tahun lalu, kemiskinan di KLU sebesar 43,14 persen. Saat ini sudah turun menjadi 26,9 persen.
“Makanya apapun yang kita lakukan besok harus mampu menurunkan angka kemiskinan di KLU,” kata Djohan.
“Saya harapkan pimpinan OPD ini bisa melahirkan rumusan-rumusan yang objektif dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan daerah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan,” pungkas dia.
Sementaranya itu Sekretaris Bappeda Lombok Utara Yuni Kurniati Maisarah mengatakan, kemiskinan memang menjadi atensi besar bupati dan wakil bupati Lombok Utara. Jumlah kemiskinan di KLU jika dijiwakan sebanyak 56 ribu jiwa. Meski penurunan menuju 26,9 persen cukup signifikan, namun sejak 2010 hingga sekarang penurunan justru belum mencapai setengah dari total awal.
“Sehingga kita masih dalam kategori tertinggal,” ujar dia.
Menurut Yuni, ada indikator yang perlu menjadi perhatian. Yakni indikator ke dalam kemiskinan yang mencapai angka 7. Jika rata-rata provinsi hanya 2, maka jarak antara hidup layak di KLU sangat jauh. Hal ini perlu mendapat sentuhan serius Pemda.”Kalau kita blak-blakan bicara, di NTB mau cari yang paling miskin itu ada di KLU,” sambung dia.
Kemudian IPM KLU masih 64,42 persen. Jika diperhatikan dua tahun terakhir, ada penurunan meski sangat kecil. Hal ini terjadi karena selama pandemi covid pengeluaran per kapita itu menurun. Sedangkan indikator IPM itu adalah pendidikan, kesehatan dan pengeluaran.
“Tapi kalau kita lihat data kemiskinan turun, seharusnya IPM naik. Jadi ini nanti kita lihat apa penyebabnya. Apakah karena ada BLT dan lain sebagainya sehingga konsumsi lebih baik, karena kemiskinan itu konsumsi,” jelas perempuan berhijab itu.
“Tantangan utama yang besar harus kita hadapi seperti yang pak Bupati sampaikan tadi Kita harus bisa bekerja keras di tantangan yang tidak mudah ini,” pungkas dia. (ham)