MATARAM-Koalisi masyarakat sipil NTB mengusulkan empat nama tokoh untuk jadi calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Empat figur itu dari kalangan akademisi, pegiat sosial dan pimpinan lembaga negara. Tidak ada usulan figur dari unsur kepolisian maupun kejaksaan.
Usulan ini berangkat dari kegelisihan minimnya pendaftar dan framing institusi tertentu yang ingin merebut posisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.
Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Jaringan Peradilan Bersih (Jepred Bersih) NTB itu melihat ada upaya framing dan terkesan memaksakan agar unsur lembaga penegak hukum masuk sebagai pimpinan KPK. Seperti kepolisian dan kejaksaan.
“Jika ini terjadi, itu akan mengganggu cara kerja internal KPK, khususnya penyelidikan dan penyidikan ketika ada kasus melibatkan oknum polisi atau oknum jaksa,” kata Koordinator Jepred Bersih NTB, Amri Nuryadi, SH dalam jumpa pers, Senin (1/7).
Empat nama yang diusulkan Koalisi Masyarakat Sipil. Yaitu Adhar Hakim SH., MH. Ia berpengalaman bekerja di bawah tekanan, relatif lama sebagai jurnalis, aktivis antikorupsi, dan saat ini menjabat Ketua Ombudsman NTB dua periode. “Pengalaman memimpinnya, banyak kasus korupsi dan pungli yang diungkap,” bebernya.
Figur kedua, Dr. Widodo Dwi Putro SH., M.Hum. Ia seorang akademisi, peneliti, aktivis 90-an, organisasi-organisasi rakyat di NTB pernah dipimpinnya, juga pernah menjadi jurnalis Harian Nusa. “Saat ini beliau menjadi mitra Bestari KY, dosen sastra FH Unram (Universitas Mataram), penelitiannya diterbitkan KY dan MA,” ungkap Amri.
Khotibul Islam SH., M.Hum, salah satu yang diusulkan. Ia akademisi yang juga Direktur BKBH (Badan Konsultasi Bantuan Hukum), ketua satuan pengawas sejumlah lembaga, koordinator pusat pengkajian hukum. “Ia tajam menganalisis dan berintegritas tinggi,” pujinya.
Terakhir ada nama Dwi Sudarsono. Ia seorang aktivis prodemokrasi yang banyak membela masyarakat. Bentuk advokasinya kepada mayasarakat baik litigasi dan non litigasi, bahkan dilakukan secara cuma cuma. Sosok yang dianggap sederhana, saat ini menjabat Direktur Samanta (Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara), konsen juga pada advokasi hutan dan Sumber Daya Alam (SDA).
“Beliau sangat pantas, karena sampai hari ini, supervisi KPK terkait Sumber Daya Alam belum tuntas,” tegas pegiat hukum pada Lembaga Studi Bantuan Hukum (LSBH) NTB ini.
Amri menambahkan, banyak figur berintegritas tinggi di NTB yang layak diusulkan. Dengan begitu, ia berharap tahun ini pansel punya pilihan lebih banyak, sehingga bisa mematahkan asumsi seleksi ini hanya formalitas dan jatah lembaga tertentu.
Sekjen Fitra NTB, Ramli menambahkan, selain harus mengusulkan, publik juga berpartisipasi dalam pengawasan seleksi KPK. “Kewajiban publik agar pelaksanaan ini bisa lebih fair, agar keinginan kita memperkuat KPK tercapai,” tandasnya.
Apalagi, katanya, seleksi itu menjadi starting point untuk membongkar kasus kasus besar di Indonesia, seperti BLBI dan E-KTP.
Sementara peneliti hukum Somasi NTB, Johan Rahmatullah menilai, institusi KPK sedang dalam kondisi memprihatinkan. Beberapa bulan terakhir ada petisi ketidakpercayaan internal kepegawaian yang juga melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap KPK.
“Perlu muncul figur dari NTB menangani korupsi dari daerah, supaya jadi lebih baik. Sebab beberapa kasus big fish di NTB tak tertangani bahkan luput dari perhatian APH di NTB,” tegas Johan.
Ketiga perwakilan Jepred Bersih itu menyampaikan pernyataan sikap, mendesak agar tidak ada framing penjatahan pimpinan KPK harus ada unsur kejaksaan dan kepolisian. Mendorong agar muncul figur figur dari daerah yang tidak memiliki rekam jejak buruk muncul.
Calon pimpinan KPK juga harus memiliki konsep baru dalam pencegahan korupsi, memiliki kerjasama dengan lembaga sosial, tidak terlibat dalam gerakan radikalisme.
Salah satu calon yang diusulkan, Dwi Sudarsono menyampaikan kesiapannya berkompetisi dalam seleksi tersebut. Ia berharap, ada figur dari daerah sehingga kompetisi lebih fair dan transparan.
Koalisi itu terdiri dari sejumlah lembaga, seperti Lembaga Studi Bantuan Hukum (LSBH) NTB, Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, Gravitasi NTB, serta Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) NTB. (hro)
