Mataram, katada.id – DPRD NTB menyikapi masalah dana alokasi khusus (DAK) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov NTB.
Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Sudiartawan mengatakan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja. Ia menjelaskan, RDP tersebut akan dilakukan dengan beberapa mitra, yakni Dinas Dikbud NTB, Dinas Kesehatan, dan KONI. “Kami akan segera melakukan RDP dengan mitra,” jelasnya, Senin.
Namun, dia meminta waktu untuk menggali persoalan yang menyangkut DAK. “Berikanlah dulu kesempatan kami menggali apa duduk persoalannya, persoalan itu di mana?,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Komisi V akan rapat bersama OPD, pekan depan. “Rapat dengan mitra hari Senin (13/1). Kita akan silaturahmi dengan mitra kita,” kata dia.
Ia menambahkan, RDP merupakan bentuk Komisi V menjaga hubungan baik dengan kemitraan. “Tentunya prinsipnya kami, Komisi V, karena ini adalah bentuk kemitraan. Kami saling menjaga hubungan baik antara eksekutif dan legislatif, wabilkhusus mitra kami,” jelasnya.
Ia menjelaskan, Komisi V akan melakukan pengawasan ketika menemukan persoalan di lapangan. “Karena fungsi kami kan DPR ini pengawasan. Ketika menemukan persoalan atau kendala di lapangan, kita sampaikan kepada mitra untuk mereka segera melakukan perbaikan-perbaikan,” jelas dia.
Saat ditanya apakah pernah melakukan fungsi pengawasan alokasi DAK Dikbud NTB, Sudiartawan belum melakukan pengawasan langsung karena periode baru. “Kalau periode ini kami baru, hadi belum,” jawab dia.
Selain menggali informasi DAK Dikbud 2024, dewan juga akan mengevaluasi secara keseluruhan. “Kita akan tanya. Kita akan evaluasi mulai dari 2022, 2023, dan 2024. Supaya teman-teman ini secara utuh membedah itu,” jelasnya. (din)
