Lombok Utara, Katada.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menanggapi pemotongan dana transfer daerah sebesar Rp 266 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 dengan sikap optimistis. Pemotongan masif yang mencapai sekitar 20 persen dari total APBD dan berlaku hampir di seluruh Indonesia ini dijadikan momentum untuk merevolusi efisiensi fiskal daerah.
Bupati KLU, H Najmul Akhyar, menegaskan bahwa Pemkab tidak boleh terjebak dalam keluhan. “Saya sampaikan tadi kepada kawan-kawan di DPRD bahwa kita harus tetap membangun optimisme. Pemotongan dana transfer ke daerah itu menjadi satu keniscayaan bagi pemerintah pusat,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Bupati Najmul telah menyiapkan dua strategi utama untuk menekan dampak defisit anggaran dan menjaga stabilitas layanan public. Yakni memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencari inovasi-inovasi yang memungkinkan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa membebani APBD.
Salah satu inovasi konkret yang sedang disiapkan adalah penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Kalau KPBU itu bisa kita lakukan, pelayanan ke masyarakat bisa kita tingkatkan, APBD kita tidak terganggu, malah kita akan mendapatkan keuntungan,” jelas Najmul.
Pola ini diklaim lebih efisien karena pemerintah hanya membayar PJU yang benar-benar menyala. Najmul menilai, pemotongan anggaran ini adalah cara pemerintah untuk memaksa Pemda meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran daerah.
Saat ini, Pemkab KLU masih mengumpulkan seluruh usulan kebutuhan infrastruktur dan layanan publik masyarakat. Setelah seluruh kebutuhan dihadapkan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, barulah akan dilakukan penyusunan prioritas pembangunan.
“Nanti kita sisir mana yang kira-kira bisa kita lakukan pemotongan untuk sementara ini, mana yang akan diprioritaskan,” pungkasnya. (*)
