Mataram, katada.id – Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram menggelar aksi di Mapolda NTB, Kamis, (9/12). Puluhan mahasiswa menyoroti kisruh pupuk bersubsidi di Bima.
Mahasiswa juga mengangkat masalah peluru nyasar yang melukai salah seorang warga, Wahyu saat blokade jalan di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Bima, beberapa waktu lalu.
“Kami memutuskan aksi karena keprihatinan terhadap problem pupuk yang mencekik petani dan memaksa Bima mengalami kerusuhan sosial,” ujar Kordinator Lapangan, Anandi rezki dalam orasinya.
Menurut Anandi, pemblokiran jalan, penjarahan pupuk, dan penembakan terhadap petani ditengarai penyimpangan penyaluran pupuk subsidi. Menurut aturan, ungkapnya, satu sak pupuk ure bersubsidi berdasarkan HET sebear Rp112.500. Dimasyarakat, pupuk per sak dijual dengan harga tinggi, mulai Rp125.000 hingga Rp135.000 per sak.
“Harga tinggi, pupuk langka dirasakan masyarakat, transaksi dilakukan tanpa nota pembayaran antara petani dan pengecer, berjamurnya pengecer illegal, artinya distributor dan pengecer tidak menegakkan prinsip 6 Tepat sebagaimana ketentuan Permendag,” lanjutnya.
Anandi menyatakan pangkal dari seluruh gejolak sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bima karena diduga ada permainan mafia pupuk bersubsidi. Karenanya, Kapolda NTB diminta untuk mengusut tuntas praktik mafia pupuk bersubsidi di Bima.
“Copot Dirreskrimsus Polda NTB dan Kapolres Bima yang diduga membiarkan penyimpangan pupuk subsidi oleh mafia pupuk,” desaknya.
Sementara Kordinator Umum aksi, Irwan Syahputra menyatakan, seluruh daya an ipaya telah dilakukan oleh Petani. Menurutnya, praktik penyimpangan pupuk, telah membuat petani Bima menjerit bertahun-tahun setiap memasuki musim tanam.
“Setiap tahun petani keluhkan harga dan kelangkaan pupuk. Setiap tahun petani protes. Pemerintah Daerah nampak tidak berdaya dihadapan mafia pupuk. Mewakili mahasiswa Bima Mataram, penting Kapolda NTB memerintahkan jajarannya untuk mengusut mafia pupuk dari akar-akarnya,” terang dia dalam pembacaan sikap aksi.
Irwan yang juga Ketua IMBI Mataram ini mengaku Polda NTB tidak punya itikad baik melindungi kepentingan petani. “Bagaimana ceritanya, penyimpangan pupuk terjadi bertahun-tahun, namun tidak tersentuh penegakkan hukum,” tudingnya.
“Demi ketertiban masyarakat, polisi harus hadir melayani hak petani untuk bebas dari kungkungan mafia pupuk. Kami menduga praktik penyimpangan pupuk bukan hanya menyulut kisruh sosial kemasyaraktan, melainkan telah merugikan keuangan negara,” pungkasnya.
Dirreskrismsus Polda NTB, Kombes Pol I Gusti P. Gede Ekawanana yang menemui dan menerima aksi mahasiswa menyatakan bahwa Kapolda NTB mengatensi kisruh pupuk yang terjadi di Bima.
“Kapolda NTB telah memerintahkan empat Direktorat termasuk Dirreskrimsus untuk menyelidiki penyimpangan pupuk yang berimbas kisruh sosial yang terjadi di Kabupaten Bima beberapa waktu lalu,” tegasnya.
Setelah selesai menggelar aksi di Mapolda NTB, mahasiswa bergeser melakukan aksi di Kantor Gubernur dengan membawa tuntutan yang berbeda. (sm)