Mataram, katada.id – Ratusan mahasiswa menggelar aksi di Gedung DPRD NTB, Kamis, (20/2). Demo ini merespon Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
Massa aksi dari BEM SI Kerakyatan sebelum melebur ke Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB membawa keranda mayat untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam orasinya, para pendemo menyoroti 100 hari pemerintahan Prabowo – Gibran. “Innalilahi Wainna illaihi Raji’un telah meninggal keadilan bagi rezim Prabowo-Gibran,” kata dia.
Kordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB, Fardan mengatakan, mahasiswa melihat pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berpihak ke rakyat. Mahasiswa menuding tidak dipangkasnya anggaran Kementerian pertahanan dan Polri supaya negara bisa membungkam gerakan mahasiswa. “Efisiensi anggaran polisi yang harus dilakukan,” kata Fardan.
Saat berorasi, beberapa pendemo membakar keranda mayat Prabowo-Gibran sebagai bentuk protes mahasiswa. Mahasiswa mendesak agar Ketua DPRD NTB turun menemui massa aksi. “Kami ingin ketua DPRD untuk kami. Setiap kami datang ke DPRD selalu tidak menemui kami,” kata mahasiswa dalam orasinya.
Mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB itumembawa tujuh tuntutan:
1. Tinjau Kembali instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan dan kesehatan ke pagu awal! Naikkan anggaran pendidikan, terutama dana operasional PTN, PTN-BH, PTS, dan beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak klas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi! Hadirkan sarana-prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan!
2. Tolak Program Makan Bergizi Gratis (karena menghabiskan banyak anggaran)
3. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN-BLU menjadi PTN- BH, cabut UU PT, Permendikbud ristek nomor 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi,komersialisasi dan privatisasi pendidikan!
4. Jamin kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan layak, serta jaminan kerja!
5. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer-kepolisian, yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat!
6. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, bervisi kerakyatan dan mengabdi pada rakyat
7. Wujudkan reforma agraria sejati dan indutrialisasi nasioanal. (din)