Mataram, katada.id – Mencuatnya isu hak interplasi DPRD NTB ke Gubernur NTB tengah di dalami. Ketua DPD Demokrat, TGH. Mahally Fikri mengatakan hak interplasi itu tetap berlangsung. Terkait adanya wacana interplasi sedari awal Demokrat menyorotinya.
Selain itu Mahally mengcounter isu penarikan diri Demokrat dari pengajuan hak interplasi. Namun yang perlu diperhatikan gambaran hasil penjelasan Sekda NTB beberapa hari lalu. Bahwa skema pembayaran hutang Pemprov akan di tuntaskan bulan Februari. Maka atas dasar itulah kenapa kemudian Demokrat merem upaya penganjuan hak interplasi tersebut.
“Tidak berarti pengajuan hak interplasi dewan berhenti,”ucap Ketua DPD Demokrat Mahally Fikri yang juga Ketua Komisi V, Selasa (2/2) kepada media ini.
Sikap Demokrat sejauh ini masih menunggu hasil dari janji penuntasan pembayaran hutang Pemprov per Febuarin 2021. Jika belum dituntaskan maka hak interplasi itu tetap jalan.
“Sebetulnya yang harus di pahami, kalau interplasi di DPRD NTB belum ada. Baru sebatas wacana. Tetapi orang di luar menangkap ini kita sudah mengajukan interplasi. Sebetulnya belum diajukan,”urainya.
Dikatakan Mahally di APBD murni tahun 2020 menyisakan program yang belum bisa dibayarkan cukup banyak, perkiraannya sekitar ratusan miliar.
Seharusnya pada APBD Perubahan 2020 hutang sudah selesai dibayar. Tetapi malah muncul lagi. Artinya dari hutang yang menumpuk itu, perlu dipertanyakan skema pembayaran hutangnya seperti apa?. Belum lagi hitungan covid-19 masih mengganggu perputaran perekonomian NTB.
“Kita tidak ingin Pemprov berutang terus, kasian masyarakat. Juga pelaksanaan program pembangunan tetap jalan dan kita awasi,”ujarnya.
Bahwa adanya ikhtiar Gerindra dan PPP yang terlihat tetap on menyuarakan itu. Pihaknya sangat menghormatinya.
“Itu kita hormati, kalaupun demokrat tidak selantang seperti diawal, bukan berarti tidak memperhatikan hak interplasi, bukan berarti kita diam, salah itu,” tegasnya meluruskan anggapan di luar bahwa partai Demokrat itu menarik diri dari pengajuan hak interplasinya.
Diketahui bergulirnya upaya interplasi Dewan terhadap Pemprov itu di awali fraksi Demokrat juga disusul fraksi PAN, PPP dan Nasdem. Juga sebagai informasi kata dia tumpukan hutang di OPD terbanyak di Dinas Perkim dan PUPR. (rif)