Lombok Utara, Katada.id– Harapan besar kini digantungkan pada sektor kelautan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa, S.Pd.H., MM, secara tegas menginstruksikan percepatan pemenuhan syarat teknis guna mengamankan hibah triliunan rupiah dari pusat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Langkah strategis ini diambil usai jajaran DPRD KLU melakukan jemput bola dengan berkoordinasi langsung ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta.
Meski proposal usulan dari Lombok Utara telah diterima pihak kementerian, Made Kariyasa mengungkapkan bahwa masih ada ganjalan administratif yang harus segera dibereskan.
“Proposal kita sudah masuk, tapi ada syarat teknis yang belum lengkap. Kita tidak boleh santai, karena batas akhir pengajuan adalah 28 Februari 2026. Ini menyangkut nasib nelayan kita,” tegas Kariyasa, Selasa (3/2/2026).
Merespons urgensi tersebut, pimpinan DPRD langsung menginstruksikan Komisi II untuk segera memanggil Dinas Perikanan, Kelautan, dan Ketahanan Pangan KLU beserta kelompok nelayan dari Desa Sukadana. Tujuannya adalah untuk akselerasi dokumen agar tak ada celah kegagalan.
Kata dia, program KNMP bukanlah program biasa. Dengan alokasi 1.000 titik secara nasional pada tahun anggaran 2025–2026, setiap lokasi yang lolos verifikasi akan mendapatkan kucuran dana segar lebih dari Rp 22 miliar.
Pihak KKP bahkan memberikan lampu hijau bagi Lombok Utara untuk mengusulkan lebih dari satu titik. Dirjen Perikanan Tangkap, mendorong agar minimal ada satu kelompok nelayan di setiap kecamatan yang diusulkan, membuka peluang lebih lebar bagi KLU untuk mendulang anggaran pusat.
I Made Kariyasa menekankan bahwa keseriusan perangkat daerah adalah harga mati. Mengingat keterbatasan APBD Lombok Utara, program pusat seperti KNMP adalah kunci utama untuk modernisasi sarana dan prasarana nelayan tangkap, penguatan ekonomi masyarakat pesisir yang saat ini masih tergolong lemah, serta pembangunan infrastruktur kelautan yang terintegrasi.
“Sangat disayangkan jika kesempatan emas ini lepas hanya karena masalah teknis. Saya minta pemerintah daerah benar-benar serius menjemput bola. Ini demi kesejahteraan masyarakat pesisir kita,” tutupnya. (Ham)
