Mataram, katada.id – Target anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2021 sebanyak Rp5,73 triliun. Hanya naik Rp266 miliar atau setara dengan 4,86 persen dari pendapatan APBD Murni tahun 2021 sebesar Rp5,47 triliun. Artinya dari target itu, keuangan daerah mengalami defisit anggaran sebesar Rp640,35 miliar.
Anggota DPRD NTB dari Fraksi PKB, Akhdiansyah saat membacakan Nota Keuangan Daerah dan Raperdan APBDP tahun 2021 menyampaikan, dari defisitnya anggara itu, fraksi PKB mengharapkan Pemprov perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran perubahan tersebut. Karena semester kedua anggaran 2021 waktunya singkat.
“Hanya beberapa bulan saja. Kalau tidak diawasi ketat dapat berakibat pada penyelewengan laporan keuangan daerah. Juga lonjakan silpa apabila kegiatan tidak terlaksana dengan efektif,” ucap Guru To’i sapaan akrabnya Akhdiansyah, Sabtu (11/9).
Dampak dari penyerapan anggaran bisa memberikan efek positif untuk ekonomi dan pembangunan daerah. “Ada multiplier effect untuk daerah,” cetusnya.
Di sisi lain, pihaknya meminta eksekutif agar dana pinjaman Pemprov dari PT. SMI bisa mendongkrak ekonomi masyarakat di tengah kondisi kesulitan ekonomi sekarang.
PKB juga meminta dana Pokir Dewan yang tertunda sebelumnya bisa diperhatikan Pemprov. Belum lagi ditambah adanya penerapan sistem e-budgeting, e-planning dan e-pokir yang belum maksimal. Sehingga dibutuhkan pertimbangan untuk segera dituntaskan.
“Dari program kita yang terinput di Dinas terkait. Belum bisa di realisasikan,” pungkasnya. (rif)