Katada

Dewan Tagih Janji Gubernur NTB soal Penanganan Banjir di Dompu dan Bima

Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah saat mendengarkan keluhan masyarakat saat reses di Dompu dan Bima.

Katada.id, Dompu – Musim hujan sudah tiba. Warga Dompu dan Bima mulai khawatir dengan bencana banjir.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD NTB, Akhdiansyah mengaku warga di beberapa desa banyak mengeluhkan banjir. Itu ia himpun ketika melakukan reses perdana di Dompu dan Bima.

Keluhan masyarakat ini, menurutnya, harus mendapat perhatian khusus dari Gubernur NTB. Karena lokasi yang ia kunjungi rawan bencana banjir. Salah satu yang diminta oleh masyarakat yakni normalisasi sungai.

“Gubernur NTB Zulkifliemansyah pernah berkali-kali turun ke Bima dan Dompu. Melihat langsung kondisi di sana, bagaimana ketika saat hujan datang masyarakat harus berhadapan dengan bencana banjir. Juga dari janji Pemprov akan segera memperbaiki aliran sungai, dengan program normalisasi sungai,” ucap Anggota Komisi V, Akhdiansyah yang akrab disapa Guru To’i kepada media ini, Selasa (12/11).

Ia secara khusus meminta kepada pemprov untuk merealisasikan janjinya menormalisasi sungai. Mengingat kondisi gunung dan hutan di sebagian wilayah Bima-Dompu sudah botak alias gundul. Mestinya harus ada langkah dini atau pencegahan dari pemerintah untuk mengurangi bencana yang sewaktu-waktu muncul.

“Saya pribadi terlepas memiliki otoritas masing-masing di DPRD NTB, menagih janji gubernur itu agar segera mengatasi aliran sungai, yang semakin tahun semakin menyempit akibat dari arus air gunung pada saat musim hujan tiba,” tagihnya.

Keprihatinanya Akhdiansyah berangkat dari aspirasi warga desa Bali I, Kalijawa, Kandai II, khusus wilayah kabupaten Dompu. Begitupun di Bima bagian Kota memiliki nasib yang sama.

“Selama delapan hari melakukan reses, di Daerah Bima dan Dompu, banjir Itu salah satu diantara banyak hal dari aspirasi masyarakat kita,” ujarnya.

Guru To’i berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan Komisi IV agar segera mendorong pemerintah untuk memperhatikan kondisi tersebut. Disisin lain, ia menyoroti juga soal pembukaan lahan baru.

“Itu harus segera diberikan ruang batas lewat kebijakan dan pengawasan pemerintah, biar tidak berakibat buruk bagi masyarakat sendiri,” pungkasnya. (rif)

Exit mobile version