Lombok Utara, Katada.id- Terkait temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang dugaan adanya temuan pungutan liar (pungli) di kawasan Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air), Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara (KLU) menegaskan tidak ada pungli dalam pengelolaan retribusi wisatawan di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan KLU Parihin menjelaskan, pihaknya bekerja sesuai regulasi yang ada dan menampik tegas dugaan adanya Pungli tersebut. Temuan KPK soal dugaan Pungli tersebut bahkan telah diperiksa pihak Inspektorat KLU.
“Tidak ada pungli, boleh dicek di Inspektorat. Kami sudah beberapa kali dipanggil dan Inspektorat langsung ke tempat kami,” ujarnya, Kamis (10/10).
Selain pihaknya, pihak Koperasi Karya Bahari (KKB) Bangsal juga ikut dipanggil terkait dugaan adanya unsur pungli tersebut. Namun hasilnya, tidak ada ditemukan dugaan pungli terjasi. “Perlu diingat bahwa kami (Dishub) bekerjasama dengan PT Easybook bukan sama karya bahari. Ini beda dia, tetapi satu pungutan,” terangnya.
Selain itu, KKB juga bekerjasama dengan PT Easybook. Perusahaan tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan kerjasama dalam pemungutan retribusi kepelabuhan Dermaga Gili Meno, Gili Air dan Teluk Nara.
Penarikan retribusi jasa pelabuhan sebesar Rp 5.000 per orang. Sedangkan, bentuk PKS antara KKB dengan Easybook dalam rangka penjualan tiket kapal boot dan sebagainya.
“Kami sudah ber-PKS dengan Easybook mulai dari Desember 2023, tiap hari uangnya masuk ke KAS daerah, kami tidak terima apa-apa. Sehingga pikiran saya kalau pungli, di mana punglinya,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya sejauh ini hanya menerima laporan setoran saja, sebab itu dilakukan setiap hari. Ketika adanya dugaan temuan pungli, dengan gerak cepat pihaknya melengkapi apa saja yang diminta. Pasalnya perusahaan Easybook telah melakukan MOU dengan Pemkab Lombok Utara, yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Utara.
“PKS nya dengan kami, tentu kami ada juga lengkap berkasnya. Maka ketika diminta berkas-berkas yang ada, kami siapkan dan tidak ada yang kita mengada-ada hasilnya,”katanya.
Di sisi lainnya, Parihin menilai dimulainya PKS dengan Easybook membuat penarikan retribusi semakin naik. Kerjasama ini lebih bagus dibandingkan penarikan secara manual yang dirasa kurang efektif. Pasalnya ada saja kapal yang terkadang tidak ditarik retribusinya, sehingga adanya kebocoran.
“Kalau sekarang bisa dua kali lipat (penerimaannya), bahkan PAD kami dari target Rp 1,3 miliar menjadi Rp 3,4 miliar. Mudah-mudah semua bisa tercapai. Tapi bukan hanya itu saja, ada jasa parkir, tambak dan sebagainya,” tandasnya. (ham)