Katada

Diusut KPK, Sekda Kota Bima Perintahkan Pejabat PBJ Bakar Dokumen Proyek dan Handphone

Sekda Kota Bima Mukhtar. (Istimewa)

Kota Bima, katada.id – Pejabat pengadaan barang dan jasa (PBJ) Setda Kota Bima Agus Musalim menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Muhammad Lutfi, mantan Wali Kota Bima yang tersandung kasus dugaan korupsi dan suap.

Ia memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Mataram, Senin (26/2) lalu. Agus mengaku, saat KPK turun mengusut korupsi di Pemkot Bima tahun 2023, ia mendapat perintah agar menghilangkan dokumen-dokumen proyek.

“Tahun 2023 (saat diusut KPK), saya menerima perintah membakar handphone dan dokumen-dokumen proyek yang ditanganinya,” ungkapnya.

Perintah tersebut datang dari atasannya Sekda Kota Bima. “Ini perintah sekda Mukhtar. Ini disampaikan di ruangannya. Saya tidak membakar handphone dan dokumen karena tidak berani,” katanya.

Sebelumnya, Agus Musalim juga mengaku menerima uang saat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Sayap Kantor Wali Kota Bima. Agus Musalim menerima uang dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek Pemkot Bima dengan nilai yang bervariasi. Mulai dari Rp2 juta, Rp3 juta, hingga Rp60 juta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Agus Musalim menerima transfer uang dari kontraktor bernama Junaidin dan Imsal Sulaiman. “Benar ada transfer uang. Karena saya diminta untuk bantu tenaga kerja. Saya ikut membantu mengerjakan karena kondisinya serba terpaksa,” ungkap Agus Musalim saat menjadi saksi terdakwa Muhammad Lutfi, Senin (26/2).

JPU juga mencecar Agus Musalim terkait aliran dana Rp60 juta. Menjawab JPU, Agus Musalim tidak menampiknya. Ia mengaku menerima uang Rp60 juta terkait pembangunan Sayap Kantor Wali Kota Bima. “Ada beberapa kali transfer. Nilainya Rp60 juta. Itu total saya dikasih,” ujarnya.

Pembangunan Sayap Kantor Wali Kota Bima ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB. Lembaga auditor ini menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada proyek pembangunan sayap Kantor Pemerintah Kota Bima.

Dua sayap kantor pemerintahan berada pada sisi kiri dan kanan dibangun dengan pagu dana Rp22 miliar lebih pada tahun anggaran 2021.

Proyek yang dikerjakan PT Citra Andika Utama KSO PT Surabaya Jaya Kontruksi ini, terdapat kekurangan volume dengan total kerugian Rp35.184.018.

Dari hasil pemeriksan fisik, kekurangan itu ditemukan pada item pekerjaan sloof S1, balok B1, balok B2, balok B3, dan keramik pada kamar mandi dan toilet. Pada proyek itu, rekanan juga dibebankan untuk membayar denda keterlambatan Rp157.202.060. (ain)

Exit mobile version