Mataram, katada.id- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menggelar Diskusi Publik bertajuk “Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Daerah di Era Digital”.Ratusan kader HMI memeriahkan dialog publik yang menghadirkan narasumber dari unsur Pemerintah Daerah, Akademisi dan Lembaga Publik ini.
Ketua Bidang Infokom HMI Cabang Mataram, Tomi Hidayat, menyebut era digital membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
“Teknologi memudahkan akses informasi, tapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan data tersebut untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar transparan dan berbasis data,” ujarnya.
Sementara Firmansyah, S.Hut., M.Si., Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappeda NTB, menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan yang tertuang dalam RPJMD.
“Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen membangun Good and Smart Government dengan mendorong partisipasi publik dari perencanaan hingga evaluasi. Program NTB Satu Data adalah langkah konkret menuju keterbukaan informasi yang inklusif,” jelasnya.
Dari sisi regulasi, Suaeb Qury, S.HI., Ketua Komisi Informasi NTB, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah hak konstitusional warga negara.
“Meski NTB telah mencapai 55% tingkat keterbukaan informasi, masih ada pekerjaan rumah besar agar semua OPD dan badan publik responsif terhadap permohonan data masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Komisi Informasi NTB telah menangani lebih dari 200 kasus permohonan informasi yang belum ditindaklanjuti oleh instansi publik.
Selanjutnya, Prof. Muhamad Ali, S.Pt., M.Si., Ph.D., Guru Besar Universitas Mataram, menilai transparansi tidak dapat diwujudkan secara instan.
“Keterbukaan harus dilakukan bertahap agar tidak menimbulkan resistensi birokrasi. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dan edukasi publik untuk membangun budaya transparan yang berkelanjutan,” paparnya.
Menutup kegiatan, Ketua Umum HMI Cabang Mataram Lalu Aldiara Elang Sakti menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
“Meritokrasi dan transparansi adalah kunci utama pemerintahan yang akuntabel. RPJMD harus menjadi dokumen publik yang mudah diakses masyarakat, termasuk melalui media sosial,” tegasnya. (*)
