Lombok Utara,Katada.id- Seluruh fraksi DPRD KLU memberi catatan terhadap penyampaian Rancangan APBD (RAPBD) 2023. Mulai dari kebocoran PAD, one gate system Gili Tramena, rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa 2018, kemiskinan, hingga persoalan stunting.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter FR mengatakan, pemerintah daerah setuju jika pungutan pajak dilakukan secara online untuk pengurangan kebocoran. Sedangkan untuk retribusi daerah, saat ini sedang proses menuju online.
“Namun kesiapan teknis tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah namun juga oleh lembaga terkait,” ujarnya di ruang sidang DPRD KLU, Rabu (16/11).
Dikatakannya, untuk mengoptimalkan pajak daerah perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi kegiatan pemungutan. Mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
Kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 56 tahun 2021. Untuk mendukung kegiatan elektronifikasi ini, dialokasikan anggaran pada sub kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, Danny mengakui adanya ruang kelas yang tidak layak akibat gempa 2018 lalu. Rinciannya yakni 163 ruang kelas pada 41 SD dan SMP sederajat yang harus dibangun, dan 107 ruang kelas pada 28 SD dan SMP yang butuh rehabilitasi.
Pada 2021 lalu telah dianggarkan sebesar Rp 8.250.844.824 untuk pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas tersebut. Kemudian pada 2022 dialokasikan kembali sebesar Rp 6.374.190.194. Pada 2023 nanti, direncanakan penganggaran sebesar Rp 1.941.796.728.
“Selain sekolah juga ada jembatan rusak yang 10 tahun menghubungkan Desa Senaru, Sukadana dengan Kebaloan Desa,” sambungnya.
Jembatan ini berada di ruas jalan kabupaten. Yakni ruas jalan Batu Rimpang-Kebaloan yang menghubungkan Desa Sukadana dan Desa Senaru. Jembatan ini dibangun 2014 lalu melalui program MP3KI dan rusak pada 2017 lalu akibat intensitas hujan yang tinggi.
“Pada tahun 2018 sudah disusun perencanaannya, akan tetapi karena bencana yg berturut-turut mulai dari gempa sampai covid-19 mengakibatkan pembangunan fisik jembatan Kebaloan sampai sekarang masih tertunda,” jelasnya.
“Mengingat jembatan kebaloan merupakan infrastruktur yang penting bagi masyarakat, kami berharap penanganan jembatan Kebaloan bisa menjadi perhatian kita bersama,” imbuhnya.
Mengenai persoalan Rumah Tahan Gempa (RTG), masyarakat yang belum menerima akan diupayakan melalui rencana rekonstruksi pascabencana (R3P). Pemda KLU telah melakukan proses komunikasi dengan pemerintah pusat dalam bentuk penyusunan proposal R3P.
“Itu telah diterima oleh BNPB,” ujarnya.
Terhadap data usulan yang dikirim, Danny mengaku sudah valid. Data tersebut telah divalidasi melalui review Inspektorat Utama (Irtama) BNPB. Adapun masyarakat yang sudah menerima bantuan 62.010 unit dan yang belum dapat bantuan untuk diusulkan 2.507 unit.
Terkait penerapan one gate system di Gili Tramena, Danny mengatakan perlu peninjauan kembali. Hal ini mengingat adanya gejolak antara wisatawan dan pelaku transportasi. Penerapan one gate system dihentikan sementara waktu sesuai dengan surat dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
Proses bongkar atau penurunan penumpang kapal cepat dari bali dilakukan di dermaga tiga gili. Penumpang yang berasal dari tiga gili diangkut kapal cepat yang diberangkatkan dari dermaga tiga gili menuju Bali.
“Untuk proses pemberangkatan armada pelayaran rakyat ditunda dulu sampai kapal pelayaran rakyat (kapal tradisional) memenuhi persayaratan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta sarana dan prasarana pelabuhan/dermaga di bangsal terpenuhi sesuai aturan,” bebernya.
Lebih lanjut Danny mengatakan, kebijakan Pemda dalam memulihkan pariwisata mulai dari melaksanakan program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata melalui APBN. Seperti penataan landscape dan perlengkapannya, pembangunan fasilitas mitigasi bencana alam, pembangunan fasilitas umum, pembangunan fasilitas aksesbilitas, promosi melalui event pesona gili indah festival, dan promosi melalui digital.
“Termasuk bekerjasama atau memanfaatkan “influencer”, event bonsai tahunan, maupun event trabas motor trail,” kata Politisi Gerindra ini.
Terkait tingginya angka kemiskinan, Danny mengatakan jika data by name by address tersedia dalam DTKS. DTKS yang dikelola Dinas Sosial P3A sebagai referensi menentukan sasaran intervensi program penanganan kemiskinan.
Seperti program keluarga harapan (PKH), penerimanya tercatat sebanyak 21 ribu KK. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tercatat sebanyak 21 ribu KK. Selain ini juga ada bantuan sosial lainnya berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), BLT DD, dan Bantuan pengurangan dampak inflasi akibat kenaikan BBM.
“Selain itu, sinergi penanganan kemiskinan pada keluarga nelayan dan perempuan pesisir melalui program budidaya vanamei dan intervensi lintas sektor,” jelasnya.
Sementara untuk penanganan kasus stunting, pemerintah daerah melakukan sejumlah upaya. Di antaranya orientasi tim pendamping keluarga, pembinaan poktan, siaran radio tentang stunting, wayang stunting, kampanye 1.000 HPK, rembug stunting, hingga pembuatan Perbup Stunting.
Terpisah, sehari sebelumnya juru bicara fraksi DPRD KLU I Made Kariyasa menyampaikan sejumlah catatan sebagai masukan sekaligus kritikan untuk kesempurnaan penyusunan RAPBD tahun 2023. Seluruh fraksi mempertanyakanupaya Pemda memulihkan pariwisata khususnya Tramena.
“Mengingat sektor pariwisata ini merupakan kontribusi terbesar penyumbang PAD KLU,” ujarnya.
Terkait RTG, masih banyak warga KLU yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Seluruh fraksi juga mempertanyakan sejauh mana proses komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
“Apakah data usulan yang dikirimkan sudah valid,” sambungnya.
Sedangkan untuk kebocoran PAD, pihaknya menilai Pemda KLU harus mampu menggali sumber potensi PAD. Termasuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pungut pajak dan retribusi daerah.
” Saat ini masih banyak sistem pungut dengan cara manual yang banyak sekali persoalan sehingga pajak dan retribusi daerah tidak maksimal terpungut,” bebernya.
“Begitu juga soal masih tingginya angka kemiskinan dan stunting di KLU,” pungkasnya.(ham)