Lombok Utara, Katada.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerima langsung aksi demonstrasi Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Utara di Kantor DPRD pada Senin (1/9).
Massa aksi menyuarakan sejumlah isu krusial, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kesejahteraan buruh tani dan nelayan.
Koordinator aksi, Sopian Hakiki, secara spesifik menyoroti pembangunan Dermaga Selengen di Kecamatan Kayangan yang dinilai merugikan warga, mendesak agar dermaga tersebut dibongkar.
Tuntutan lain mencakup pengesahan RUU Perampasan Aset, peningkatan kesejahteraan pekerja kecil, serta percepatan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Aksi tersebut direspons langsung oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, dan sejumlah anggota DPRD.
Menanggapi tuntutan utama mengenai Dermaga Selengen, Wakil Bupati Kusmalahadi menegaskan komitmen Pemda.
“Hari ini kita turun bersama DPRD. Intinya, kalau memang masyarakat merasa dirugikan, dermaga itu akan ditutup,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD KLU I Made Kariyasa, menyatakan dewan siap menindaklanjuti tuntutan.
Ia memastikan pembangunan PJU akan dilakukan secara bertahap dan menginformasikan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan gapura batas wilayah telah disetujui pada Tahun Anggaran 2026.
“Untuk ke depan, kami akan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Aspirasi yang disampaikan dengan baik pasti akan kami tanggapi,” ujar Kariyasa.
Aksi yang berlangsung tertib dan damai, diselingi dengan tabur bunga sebagai simbol perjuangan demokrasi, berakhir setelah massa membubarkan diri dengan tertib usai menerima janji tindak lanjut dari jajaran Pemda dan DPRD KLU. (*)
