Lombok Utara, Katada.id- Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu menyampaikan pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) KLU tahun 2024, di ruang sidang DPRD, Senin (6/11/2023).
Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD KLU Mariadi, didampingi Wakil Ketua I DPRD KLU H Burhan M Nur, dan disaksikan oleh anggota dewan lainnya.
Dalam pengantar tersebut, Bupati Djohan berharap penyesuaian kebijakan belanja lebih mengedepankan prioritas pembangunan infrastruktur. Terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Proses dan tahapanpenyusunan RAPBD ini tentu harus tetap konsisten berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah, sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sistematis,” tuturnya.
Menurut Djohan, pelaksanaanya memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Sebab tujuan akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
“Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan tidak terlepas dari kerjasama semua pihak maupun stakeholder, dengan mencermati dinamika perekonomian sekarang,” sambungnya.
Lebih lanjut kata Bupati Djohan, kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melalui peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi.
“Mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tinggi, melalui hilirisasi SDA serta penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting,” katanya.
Pemda KLU memiliki moto “pemulihan ekonomi untuk Lombok Utara Bangkit”. Selain dinamika kebijakan fiskal realitas perkembangan kehidupan sosial ekonomi secara nasional mengalami pertumbuhan positif yang cukup signifikan.
“Semua ini tentu tidak lepas dari aktivitas berbagai sektor ekonomi yang selama ini menjadi sumber pendapatan tersebut harus melakukan pemulihan terlebih dahulu,” jelasnya.
Salah satu bentuk keberpihakan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yakni keluarnya peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan dana transfer ke daerah. Kemudian turunannya peraturan Kemenkeu nomor 110 tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.
“Hal ini dalam rangka mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan ini diselaraskan pada RPJMN, rencana kerja pemerintah pusat dan dituangkan dalam nota keuangan dan RAPBN tahun 2024,” terangnya.
Pada 2024 mendatang, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mensukseskan pemilihan umum presiden, pemilihan legislatif serta pemilihan kepala daerah baik pemilihan gubernur maupun bupati/ walikota.
“Saya mengajak seluruh pihak yang terlibat, untuk turut serta dalam proses perencanaan, evaluasi dan perbaikan RAPBD agar mencerminkan kepentingan bersama dan menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah,”harapnya.
Lebih lanjut, dalam menyusun RAPBD 2024, Pemda tetap berkomitmen untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat KLU melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung sektor- sektor kunci.
“Seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, memperbaiki dan mengembangkan jaringan jalan, dan sarana prasarana lainnya,” jelas Djohan.
Ditambahkannya, masyarakat KLU harus merasakan perubahan positif dalam pelayanan diberikan Pemda. Serta pemberdayaan ekonomi guna mendukung pengembangan ekonomi lokal, menggalakkan investasi, dan memberikan dukungan kepada UMKM serta sektor-sektor ekonomi lainnya.
“Agar dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja,” tandasnya. (Ham)