Lombok Utara, Katada.id– DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) gelar Rapat Paripurna terkait penyampaian laporan Reses masa sidang II tahun dinas 2023, di ruang sidang, Kamis (2/11/2023). Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD KLU Artadi dan didampingi Wakil Ketua I DPRD KLU H Burhan M Nur.
Rapat paripurna ini dihadiri sejumlah anggota DPRD KLU, Sekretaris Daerah (Sekda) Anding Duwi, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tamu undangan lainnya.
Dalam laporannya, Juru Bicara (Jubir) kegiatan reses Arif Usman menuturkan, kegiatan reses diselenggarakan pada awal bulan Juli 2023. Tercatat ada 4 point yang menjadi aspirasi masyarakat.
Di antaranya, pada bidang pemerintahan supaya ada penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta pemasangan CCTV di sejumlah titik di desa. Hal ini untuk memantau situasi serta antisipasi tindakan kriminal.
Kemudian di bidang ekonomi, masyarakat berharap supaya Pemda KLU membuat pelatihan berbasis online kepada wirausaha. Selain itu juga memberikan fasilitas bantuan alat produksi, hingga permodalan.
Selanjutnya, pada bidang infrastruktur pembangunan, masih banyak masyarakat meminta untuk perbaikan jalan lingkungan, drainase, perabatan, talud, hingga pembuatan MCK di sejumlah Desa.
Terakhir, di bidang kesejahteraan masyarakat meminta untuk merealisasi tunjungan atau insentif pada guru ngaji dan marbot. Selain itu juga bantuan BPJS untuk masyarakat miskin atau tidak mampu dan lain sebagainya.
“Kami berkesimpulan, pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi masyarakat, sarana ibadah, peningkatan alokasi anggaran PKK, karang taruna, sampai pembimbing rohani juga diharapkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Dalam upaya memfasilitasi peningkatan ekonomi melalui bantuan media pemasaran libatkan karang taruna, Pemkab harus turut mengontrol harga kebutuhan pokok. Terutama harga beras yang dikeluhkan masyarakat.
“Dan yang paling penting pemerintah harus menyediakan lapangan kerja secara luas,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara Artadi mengatakan hasil daripada reses masa sidang II ini sudah disampaikan kepada pemerintah. Selanjutnya, pemerintah harus menindaklanjuti untuk nanti di masukan dalam APBD 2024.
Aspirasi masyarakat di sebut Politisi Gerindra ini, masih mengarah pada pembangunan serta ekonomi. Termasuk penanganan bencana kekeringan juga harus jadi prioritas.
“Reses ini sudah diatur dalam Undang-undang jadi kami berharap kepada Pemda hasil reses tidak lepas dari RPJMD Bupati, kami membantu menjawab apa yang sudah dijanjikan Bupati itulah bagian dari cara kami membantu pemerintah ini,” katanya.
Terhadap kegiatan reses masa sidang ketiga, lanjut Artadi, akan diselenggarakan minggu depan pada bulan ini. Jadwal sudah diberikan oleh Sekretariat sehingga perorangan anggota DPRD sudah bisa turun ke konstituen masing-masing daerah pemilihan untuk melakukan kegiatan. Dalam reses sendiri sekali turun harus bisa mengumpulkan setidaknya 300 orang lebih.
“Kami sudah mulai minggu depan, kita tidak menarget karena kemungkinan apa yang disampaikan masyarakat tidak jauh hasilnya dari reses masa sidang kedua. Yang jelas ini nanti akan ditindaklanjuti tahun depan,” pungkasnya. (Ham)
