Mataram, katada.id – Wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menuai sorotan dari DPRD. Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah menilai langkah itu tidak tepat sebelum dilakukan audit menyeluruh terhadap BUMD yang sudah ada, seperti PT Gerbang NTB Emas (GNE) dan Bank NTB Syariah.
“BUMD kita ini tengah sakit parah dan mengalami komplikasi. Sehingga perlu dilakukan audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi oleh BPK RI,” tegas Haji Maman, sapaan akrab politisi PAN tersebut, Senin (21/4).
Ia juga menambahkan upaya untuk menyehatkan BUMD itu harus dilakukan dengan audit investigasi. “Pemprov harus bersurat untuk melakukan audit secara tuntas,” kata dia.
Menurutnya, audit investigasi merupakan langkah yang tepat untuk menyehatkan BUMD seperti yang disampaikan Gubernur NTB.
“Gubernur NTB ingin menyehatkan BUMD maka harus di audit dulu,” tegas aji Maman.
Ia menambahkan audit dari BPK RI sangat krusial untuk menentukan arah kebijakan Pemprov NTB, apakah akan menyelamatkan BUMD yang bermasalah atau justru membubarkannya.
“Langkah itu yang penting dilakukan terlebih dahulu ketimbang membentuk BUMD baru. Harus dikaji mendalam. BUMD yang sudah ada ini perlu diperhatikan lebih dulu,” sambung mantan pimpinan DPRD Kabupaten Bima tersebut.
Politisi PAN ini menyesalkan sikap Gubernur yang dinilainya lamban mengambil tindakan strategis terhadap kondisi BUMD di NTB. Padahal, kata dia, audit bisa menjadi pijakan dalam merumuskan solusi permanen—baik penyelamatan, pembubaran, maupun pembentukan entitas baru.
Terkait rencana pembentukan BUMD baru dengan nama NTB Capital, Maman menilai ide tersebut tidak efektif. Menurutnya, orientasi utama pembentukan BUMD semestinya adalah kesejahteraan rakyat dan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
“Kalau Gubernur ingin membentuk BUMD baru, maka perlu diskusi panjang: dari modal awal, aset hingga tujuan pembentukan. Sementara kita sudah punya BUMD yang secara struktur dan aset sudah memenuhi syarat. Tinggal dilakukan audit saja untuk tentukan langkah ke depan,” kata mantan anggota DPRD Bima tiga periode ini. (red)