Mataram, katada.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapannya untuk mengevaluasi kebijakan terkait tunjangan perumahan dan transportasi bagi para anggotanya.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap arahan dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat.
“DPRD NTB komit dan siap mendukung sepenuhnya arahan dan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (10/9).
Menurut Isvie, tunjangan perumahan sebetulnya sangat penting untuk menunjang kinerja para anggota dewan, terutama bagi mereka yang berasal dari luar Kota Mataram.
Anggota DPRD NTB berasal dari berbagai daerah di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.
“Namun, jika harus dilakukan evaluasi, kami siap dan akan mematuhinya,” tegas Isvie.
Isvie juga menjelaskan bahwa kenaikan tunjangan yang ada sebelumnya merupakan hasil dari tim penilai harga (apraisal).
Jika ada arahan untuk evaluasi lebih lanjut, DPRD menyerahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutif, yaitu Gubernur NTB.
“Kami hanya ingin meluruskan bahwa kenaikan itu hasil dari tim apraisal, dan jika ada evaluasi, kami serahkan ke Pak Gubernur,” jelasnya. (*)
